Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken mengatakan Pemerintah AS memberlakukan larangan visa terbaru terhadap 2.600 lebih pejabat militer Rusia dan Belarusia.

Larangan visa ini juga menyasar personel militer Rusia yang diduga ikut terlibat dalam serangan di kota Bucha, Ukraina.

Departemen Luar negeri AS mengatakan kebijakan baru mengenai pembatasan visa ini, menargetkan sebanyak 2.596 anggota militer Rusia dan 13 pejabat militer Belarusia.

Larangan visa juga berlaku bagi pejabat Rusia dan anggota keluarga mereka.

“Termasuk di antara kelompok ini adalah personel yang dilaporkan mengambil bagian dalam kegiatan militer Rusia di Bucha, kengerian yang mengejutkan dunia,” ujar Blinken dalam sebuah pernyataan, yang dilansir dari situs Reuters.com.

Para pejabat Ukraina melaporkan, ratusan warga sipil telah menjadi korban kekerasan pasukan Rusia, saat mereka meninggal kota Bucha. Rusia segera menyangkal tuduhan ini, dengan mengatakan laporan tersebut palsu.

Baca juga: Duta Besar Ukraina Desak Priti Patel Longgarkan Skema Visa Inggris

Larangan visa AS hadir saat negara ini meluncurkan serangkaian sanksi baru kepada Rusia, setelah Presiden AS Joe Biden bersama Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy, bergabung dengan para pemimpin Group of Seven (G7), dalam panggilan konferensi video pada hari Minggu kemarin, yang berjanji akan lebih tegas dalam memberikan sanksi yang menargetkan ekonomi Rusia.

Baca juga: G7 Siapkan Sanksi Baru, Larang Anggotanya Impor Minyak dari Rusia

Selain pembatasan visa, Departemen Luar Negeri AS juga menambahkan delapan perusahaan maritim Rusia dan 69 kapal Rusia ke dalam daftar hitam, yang saat ini juga masuk ke daftar sanksi Departemen Keuangan AS untuk menghalangi perusahaan-perusahaan ini melakukan operasi bisnisnya di AS.

Baca juga: Perusahaan Induk IKEA Perpanjang Pembayaran Upah ke Karyawan Lokal Rusia

Perusahaan-perusahaan tersebut, antara lain perusahaan pelayaran Kementerian Pertahanan Rusia dan perusahaan teknik kelautan khusus yang memproduksi peralatan bawah laut yaitu Fertoing. Blinken menambahkan, sanksi tersebut akan melarang mereka mengakses teknologi AS.