Mulyanto, Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS, mengatakan penugasan BBM seperti sekarang pada dasarnya bertujuan menjaga agar negara hadir dalam pemenuhan kebutuhan energi masyarakat.

Skema kompensasi yang diberikan kepada Pertamina pun dinilai sudah tepat. “Tapi yang harus jadi perhatian adalah waktu pembayaran kompensasi,” katanya.

Menurut Mulyanto, masyarakat harus mengetahui bahwa Pemerintah menjanjikan adanya kompensasi ketika harga BBM dibawah harga keekonomian, akan tetapi mekanisme pembayarannya kerap jadi masalah. Ujungnya yang harus menerima dampaknya tentu badan usaha yang ditugaskan dalam hal ini Pertamina.

"Sekarang ini masalahnya, waktu pembayaran kompensasi yang tidak reguler. Karenanya saya mendesak pemerintah agar waktu untuk membayar dana kompensasi ini sama seperti membayar dana subsidi, secara reguler dan tepat waktu," katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, PT Pertamina (Persero) harus menanggung arus kas negatif sekitar 12,98 miliar dollar AS atau Rp 190,8 triliun (kurs Rp 14.700) hingga akhir tahun.

Defisit arus kas itu terjadi karena tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan bila tidak ada tambahan kompensasi dari pemerintah.

"Pertamina tadi kita lihat, arus kas defisit estimasi (hingga akhir tahun 2022) mencapai 12,98 billion dollar AS," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Kamis (19/5/2022).

Keputusan menahan harga Pertalite di tengah lonjakan harga minyak mentah (Indonesian Crude Price/ICP) membuat perusahaan pelat merah itu harus menanggung selisih antara harga jual eceran (HJE) dengan harga keekonomian.

Adapun HJE sebesar Rp 7.650 per liter, sementara harga keekonomian Rp 12.556 per liter dengan asumsi harga minyak mentah di kisaran 100 dollar AS per barrel.

"Maka tidak heran arus kas operasional Pertamina semenjak Januari constantly negatif, karena Pertamina harus menanggung perbedaan (antara Harga Jual Eceran dengan harga keekonomian)," ucap Sri Mulyani.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pemerintah Sebaiknya Pastikan Waktu Pembayaran Kompensasi ke Pertamina"