Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil mengoptimalkan peran ruang laut sesuai prinsip ekonomi biru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi nasional, serta menjaga kedaulatan negara.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP, Victor Gustaaf Manoppo mengatakan, prinsip ekonomi harus dilakukan agar ekonomi di sektor kelautan Indonesia dapat berkelanjutan.

"Prinsip blue economy itu bagaimana kita harus menjaga kesehatan laut, serta keberlanjutannya harus kita jaga," ujar Victor dalam konferensi pers Capaian Kinerja KKP Semester I-2022 di Jakarta, Rabu (20/7/2022).

Baca juga: KKP: Pemanfaatan Ruang Laut Harus Terkoordinasi Dan Terintegrasi

"Karena itu output dari penerapan blue economy dibungkus dalam regulasi dan program-program kerja yang tujuannya untuk menyeimbangkan ekologi dan ekonomi," sambungnya.

Victor memaparkan, perluasan kawasan konservasi yang berkualitas dan pengentasan sampah plastik merupakan program kerja berbasis ekonomi biru yang digencarkan KKP di sepanjang tahun ini.

Hal ini lantaran semakin tingginya ancaman perubahan iklim secara global.

Baca juga: KKP Kawal Kepentingan Nelayan Indonesia pada Sidang WTO di Swiss

Di samping itu, kawasan konservasi memberikan manfaat ekologi dan ekonomi yang sangat besar, seperti melimpahnya jumlah sumber daya ikan serta peluang perdagangan karbon (carbon trade).

Perluasan kawasan konservasi di semester I-2022 sudah mencapai 73 persen dari target yang ditetapkan, yakni seluas 1,46 juta hektare dari 2 juta hektare.

Secara nasional luas kawasan konservasi saat ini adalah 28,4 juta hektare yang dikelola oleh KLHK, KKP, dan pemerintah daerah.

"Sampai akhir tahun saya yakin bisa melebihi target. Di sisi lain, target kita bukan hanya memperluas kawasan konservasi saja tapi bagaimana meningkatkan kualitas dari kawasan konservasi tersebut. Keuntungannya stok ikan bisa kita jaga, plus kita bisa dapatkan nilai karbon yang dihasilkan oleh kawasan konservasi," paparnya.

Sejalan dengan perluasan kawasan konservasi perairan, KKP melakukan pemulihan ekosistem perairan melalui penanaman Mangrove.

Pada Semester I-2022, telah dilakukan penanaman mangrove seluas 168 hektar dari target 200 hektar. Kegiatan ini merupakan bagian dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khususnya Padat Karya.

Kemudian untuk mempercepat pemulihan kesehatan laut, KKP juga memperkuat program Bulan Cinta Laut.

Selama ini aksi nyata bersih pantai dan laut dari sampah-sampah plastik telah dilakukan di 10 titik di berbagai daerah Indonesia dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat.

Ke depan KKP mengajak peran aktif nelayan dengan menyisihkan waktu satu bulan penuh dalam setahun untuk melaut khusus mengambil sampah bukan mencari ikan, namun mereka tetap bisa berpenghasilan.

Rencana tersebut, kata Victor masih dalam tahap pematangan.

Terakhir, lanjut Victor, KKP juga telah memfasilitasi empat dari enam sertifikasi pulau-pulau kecil/terluar (PPKT) yang ditargetkan sepanjang tahun 2022.

Dengan demikian sampai saat ini telah terbit 54 sertifikat PPKT yang menjadi dasar mempertahankan kedaulatan negara di mata internasional.

"Sertifikasi ini penting karena berkaitan dengan kedaulatan negara," pungkasnya.