Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah mewacanakan akan melakukan penyesuaian harga jual bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite minggu ini.

Hal ini menjadi pertimbangan Pemerintah lantaran harga minyak dunia yang masih berada di level cukup tinggi. 

Seperti diketahui, tingginya harga minyak membuat anggaran subsidi BBM kian membengkak. Sehingga, untuk menekan jebolnya anggaran, Pemerintah perlu menaikkan harga jual BBM subsidi.

Harga keekonomian BBM jenis Pertalite diketahui seharusnya dibanderol Rp17.200 per liter jika dijual mengikuti fluktuasi harga minyak dunia. Namun saat ini harga jual Pertalite hanya Rp7.650.

Kabar bakal naiknya harga jual Pertalite bersamaan dengan implementasi pembelian BBM subsidi menggunakan aplikasi MyPertamina.

Manajemen PT Pertamina (Persero) menegaskan, apabila harga BBM subsidi naik, kebijakan pembelian BBM dengan aplikasi MyPertamina tetap dijalankan.

Karena Pertalite masih termasuk dalam golongan BBM subsidi, dan penyalurannya harus dibatasi.

Baca juga: Pemerintah Bakal Naikkan Harga Pertalite, Demokrat Singgung Efisiensi Anggaran hingga IKN

"Pendataan dan sosialisasi (MyPertamina) masih tetap kita jalankan. Bila tetap ada subsidi pada BBM, maka tetap diperlukan data penerima BBM bersubsidi," ucap Irto kepada Tribunnews, (22/8/2022).

Kebijakan pembatasan pembelian BBM subsidi hingga kini belum diterapkan Pertamina karena Revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) beserta petunjuk teknis pembelian BBM jenis Pertalite masih belum rampung.

Baca juga: Beli Pertalite Sering Antre, Driver Ojek Online Beli Pertamax

Seperti diinformasikan sebelumnya, Pertamina telah membuka pendaftaran kendaraan dan identitasnya di Website MyPertamina per 1 Juli 2022.

Dari pendaftaran, pengguna akan mendapatkan QR Code yang dapat digunakan untuk pembelian BBM Subsidi di SPBU Pertamina.

Inisiatif ini dimaksudkan dalam rangka melakukan pencatatan awal untuk memperoleh data yang valid dalam rangka penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran.
 
Keputusan di Tangan Menkeu

Ir. Satya Widya Yudha, M.Sc., Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) menjelaskan, landasan pemberian subsidi BBM adalah UU 30 tahun 2007 tentang Energi.

Di UU tersebut dijelaskan, subsidi energi harus tepat sasaran. Lalu di UU no 6 tahun 2021 tentang APBN Tahun Anggaran 2022 pasal 16 disebutkan subsidi BBM di tahun anggaran 2022 mencapai Rp 206 triliun.

Di dalam pasal 17 UU no 6 tahun 2021 mengatur mengenai pendapatan negara bukan pajak. Sehingga ketika harga minyak naik maka pendapatan Negara dari minyak meningkat.

Merujuk PerPres no 69 tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM di Indonesia, Satya menerangkan di ayat 8 disebutkan, subsidi disesuaikan dengan kemapuan keuangan Negara.

Sehingga, subsidi BBM nantinya tidak membebani keuangan Negara. Selain itu pemberian subsidi juga mempertimbangkan daya beli masyarakat dan ekonomi Nasional.

Selain itu pemberian subsidi BBM harus terefleksi kemampuan keuangan Negara, memperhatikan daya beli masyarakat dan harus tepat sasaran.

Satya menegaskan, saat ini harga minyak dunia memang sedang kembali turun.. Bahkan nilai penurunannya lebih kecil dari asumsi APBN tahun anggaran 2023.

Namun menurut Satya harga minyak bumi memiliki fluktuasi yang cukup tinggi. Kondisi ini membuat nilai subsidi ikut berfluktuasi.

Di tahun 2022 Pemerintah mematok subsidi BBM Rp 502,4 triliun yang terdiri dari subsidi energi Rp 208,9 triliun dan kompensasi energi sebesar Rp 293,5 triliun.

Saat ini subsidi Pertalite hanya tersisa 6 juta KL. Dari 23 juta KL subsidi yang disepakati hingga akhir 2022. Pemerintah memperkirakan jumlah tersebut akan habis di Oktober.

Jika untuk memenuhi hingga Desember 2022, Satya menerangkan perlu adanya tambahan volume BBM subsidi. Termasuk subsidi untuk solar yang volumenya terus mengalami peningkatan. Tambahan ini tentunya akan membuat jumlah subsidi mengalami peningkatan.

"Untuk menyikapi tambahan BBM subsidi ini kita serahkan ke Kementerian Keuangan. Sebab mereka yang tau kemampuan APBN untuk membiayai subsidi BBM," kata Satya.

Jika dianggap APBN berat, maka volume BBM subsidi bisa dikontrol melalui Kementrian ESDM," ujar Satya.

Sesuai dengan PerPres no 69 pemberian subsidi ditentukan oleh KemenKeu. Karena Mereka yang tau kekuatan anggaran Negara.

"Pengaturan volume dilakukan oleh Kementrian ESDM. Bukan Kementrian BUMN,"terang Satya.

Agar subsidi BBM saat tepat sasaran Satya mengatakan Pemerintah memiliki dua metode.

Yakni, melalui distribusi tertutup dengan menggunakan aplikasi (untuk pemilik kendaraan) dan memberikan bantuan langsung tunai ke masyarakat yang sangat membutuhkan.

Tujuannya agar menjaga daya beli masyarakat tak mampu.

Kurangi Impor

DEN sudah memiliki strategi jangka panjang untuk mengurangi impor BBM. Salahsatunya dengan cara mempercepat konversi mobil menggunakan listrik atau BBG.

Dengan konversi mobil listrik atau BBG dipercaya akan mengurangi konsumsi BBM. Satya menilai saat ini suplai listrik dan BBG di Indonesia lebih dari cukup.

Karena suplai cukup maka kedua energi tersebut relatif tak terpengaruh dengan fluktuasi harga minyak dunia. Selain itu untuk mengurangi ketergantungan BBM impor, DEN juga memiliki rencana untuk meningkatkan campuran BBM penambahan biomasa atau biodisel.

DEN juga memiliki strategi untuk mengurangi subsidi LPG dengan meningkatkan jumlah penggunaan gas melalui pipa.

Dengan makin banyaknya jaringan gas melalui pipa dipercaya akan mengurangi konsumsi LPG yang sebagian besar masih diimpor.

Sehingga jaringan gas rumah tangga dinilai Satya bisa dijadikan salah satu solusi mengurangi impor LPG.

Selain itu untuk mengurangi ketergantungan impor LPG, Satya meminta agar Kementrian ESDM mempercepat dan menggalakkan konversi kompor LPG ke listrik.

Selain suplai listrik yang cukup, harga kalori kompor listrik induksi masih lebih murah dibandingkan LPG.

"Memang konversi ini tak bisa diimplementasikan dalam waktu cepat. Namun itu semua harus dijalankan Kementrian ESDM agar kita tak tergantung BBM dan LPG impor," ujar Satya.

"Sebab di dalam APBN 2023 subsidi BBM akan berkurang menjadi Rp 360 triliun. Meski angkanya masih besar namun pengurangannya juga besar," lanjut Satya.

Penjelasan Luhut

Dalam pernyataan resmi sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan pemerintah tengah menyusun skema penyesuaian harga untuk mengurangi beban subsidi.

"Pemerintah masih menghitung beberapa skenario penyesuaian subsidi dan kompensasi energi dengan memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat. tapi untuk diketahui harga BBM di Indonesia relatif lebih murah dibanding mayoritas negara di dunia," kata Luhut.

Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan Pemerintah sedang menyusun formulasi kenaikan harga BBM bersubsidi termasuk pembatasan volumenya. 

Langkah yang disimulasikan termasuk skenario pembatasan volume. Menurutnya Pemerintah akan terus mendorong penggunaan aplikasi MyPertamina untuk mendapatkan data akurat sebelum pembatasan dilakukan.

Namun demikian, Menko Luhut melanjutkan, pemerintah akan memperhitungkan rencana ini dengan sangat berhati-hati.

Perubahan kebijakan subsidi dan kompensasi energi nantinya perlu mempertimbangkan beberapa faktor seperti tingkat inflasi, kondisi fiskal, dan juga pemulihan ekonomi.

Hal tersebut menjadi sangat penting untuk tetap menjaga stabilitas negara di tengah ketidakpastian global.