Ia menyebut penghematan dapat dilakukan dengan membubarkan lembaga atau komisi yang tidak diperlukan.

"Penghematan juga perlu dilakukan institusi Pemerintah, supaya anggaran tidak berat," ucap Susi dilansir dari twitter pribadinya, Rabu (24/8/2022) lalu.

Baca juga: Tak Tepat Sasaran, DEN Berharap Peraturan Pembatasan Beli BBM Bersubsidi Segera Rampung

"Bubarkan lembaga-lembaga komisi-komisi yang tidak diperlukan dan tidak signifikan keberadaannya," sambungnya.

Ia pun menyebut jika Pemerintah juga dapat melakukan penggabungan lembaga untuk mengurangi ongkos.

Selain itu, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu mengusulkan pengurangan penerimaan PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang sebesar 30 persen dalam 2 tahun kedepan.

Lebih lanjut Susi menuturkan, berkurangnya orang berarti berkurang pula anggaran program-program yang tidak esensial. Sehingga Infrastruktur penting tetap bisa tetap jalan.

Seperti diketahui, pemerintah tengah mempertimbangkan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi karena harga minyak dunia mengalami fluktuasi dan berada di level yang cukup tinggi.

Hal itu ditambah lagi, kuota BBM subsidi yang disalurkan Pertamina kian tipis.

Hal tersebut berdampak kepada anggaran subsidi energi, khususnya BBM yang meningkat tajam, dan berpotensi rawan jebol.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati juga mengungkapkan sebagian besar anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar dinikmati oleh orang kaya.

Menurutnya, hanya sedikit dari anggaran BBM subsidi itu yang dinikmati oleh orang miskin.