Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyampaikan, Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam mengakses air minum berkualitas baik.

Sekretaris Jenderal PUPR Mohammad Zainal Fatah menyampaikan hal tersebut dalam acara pertemuan Wrap Up Pamsimas bertema "Air Milik Kita Bersama" di Jakarta, Senin (29/8/2022).

"Saya merasa senang karena program Pamsimas telah memberikan manfaat bagi masyarakat berupa kemudahan dalam mengakses air minum dan tersedianya kualitas air yang lebih baik," ujar Zainal.

Ia menjabarkan, Program Pamsimas dilaksanakan sejak 2008 dan kini telah menambah 24,5 juta akses air minum masyarakat di 35.928 desa/kelurahan pada 408 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Jumlah tersebut, ucap Zainal, akan terus bertambah seiring dengan pelaksanaan kegiatan Pamsimas yang masih berlanjut.

"Pelaksanaan Pamsimas tentunya memerlukan dukungan, komitmen, kerjasama, dan kolaborasi yang baik dari para pemangku kepentingan terkait sesuai peran dan kewenangannya, baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, sampai dengan desa," ucap Zainal.

Baca juga: SPAM Wae Mese II Diresmikan, Kebutuhan Air Minum Masyarakat Labuan Bajo Diharapkan Tercukupi

Sebab, ucap Zainal, Indonesia berkomitmen untuk mendorong terwujudnya pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) ke-6.

"Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua melalui penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman," kata Zainal.

Baca juga: Wapres: Kita Masih Harus Kerja Keras Wujudkan Akses Air Minum dan Sanitasi Aman Berkelanjutan

Zainal menerangkan, dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR 2020-2024, dinyatakan bahwa tujuan pembangunan infrastruktur permukiman adalah meningkatnya pemenuhan infrastruktur permukiman yang layak dan aman dengan target 100 persen akses air minum layak dan 90 persen akses terhadap sanitasi.

"Pemerintah berupaya untuk tetap menyediakan layanan akses air minum dan sanitasi yang sejalan dengan penyediaan lapangan kerja dan mempertahankan daya beli masyarakat," tutur Zainal.