Laporan Wartawan Tribunnews.com, Malvyandie

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM untuk mengurangi beban subsidi di APBN dinilai merupakan pilihan paling rasional.

Kebijakan itu dinilai bisa membuat pembiayaan untuk sektor yang lebih penting menjadi meningkat, misalnya pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Demikian hal ini disampaikan akademisi, Direktur Pusat Pengembangan Iptek dan Inovasi Gambut (PPIIG) Universitas Palangka Raya (UPR), Hendrik Segah.

Baca juga: Pengamat Sebut Harga BBM Non Subsidi Hanya Trik Pemerintah Redam Gejolak

“Penyesuaian harga BBM memang diperlukan, karena tidak mungkin pemerintah menanggung subsidi yang semakin lama makin besar, habis anggaran hanya tersedot ke situ” ujar Hendrik Segah, Jumat (9/2/2022).

Hendrik berkata saat ini diperlukan edukasi dan sosialisasi yang tepat mengenai subsidi energi yang diberikan pemerintah.

Kucuran subsidi yang tidak terkendali dan tidak tepat sasaran justru bisa menjadi bumerang.

Selain itu, subsidi yang diberikan Pemerintah pun disinyalir justru lebih banyak dinikmati oleh orang yang tidak tepat atau orang kaya.

Baca juga: Legislator Golkar Lamhot Sinaga: Tata Kelola BBM Subsidi Harus Diperbaiki

Ia menyontohkan, seperti Pertalite yang saat ini untuk Kalimantan Tengah dijual dengan harga Rp 7.650. Sementara harga keenomiannya mencapai Rp 14.450. Artinya, Pemerintah harus mensubsidi Rp 6.800 per liter.

Oleh sebab itu, dia sepakat apabila subsidi BBM yang sedemikian besar itu dialihkan ke sektor-sektor lain yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, khususnya masyarakat kecil.

“Lebih baik dananya untuk membangun memperbaiki sekolah-sekolah, rumah sakit, jalan, dan lain-lain,” tegasnya.

Baca juga: Jokowi Jawab soal Kenaikan Harga BBM Subsidi, Sebut Masih dalam Proses Dihitung

Meski demikian, ia juga menilai bahwa subsidi pun masih diperlukan untuk kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang memang membutuhkannya.

“Ini juga menjadi PR bagi Pemerintah beserta jajaran terkait, harus dicari skema supaya subsidi tepat sasaran. Aturan dan penegakannya di lapangan tentu juga harus konsisten,” tandasnya.

Sementara menanggapi akan diberikannya bantuan sosial dari Pemerintah kepada beberapa kelompok masyarakat, Hendrik Segah menilai hal tersebut secara normatif sangat positif.

“Karena memang harus kita akui, penyesuaian harga BBM ini pasti akan membawa impact bagi masyarakat, khususnya masyarakat kecil. Nah, dengan adanya bantuan-bantuan ini diharapkan dapat membantu,” ujarnya.

Pendapat berbeda

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Unika Atma Jaya Rosdiana Sijabat dalam pernyataannya, Kamis (1/9/2022), mengatakan, rencana penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) yang akan dilakukan oleh pemerintah bakal sangat berdampak kepada masyarakat menengah ke bawah.

Namun adanya kebijakan bantalan sosial bisa menjaga daya beli masyarakat, setidaknya dalam jangka pendek.

"Ada buffer yang dikeluarkan pemerintah, sebagai skenario untuk terhantamnya daya beli masyarakat karena ada pengurangan subsidi ini. Pemerintah sudah menganggarkan subsidi yang cukup besar sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Berbagai skenario sudah dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi supaya masyarakat menengah ke bawah, masyarakat pra sejahtera tidak terkena dampak cukup parah," katanya.

Pemerintah diketahui menyiapkan bantalan sosial tambahan Rp 24,17 triliun untuk mencegah dampak penyesuaian harga BBM terhadap masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.

Tiga jenis bantalan sosial yang akan segera pemerintah salurkan: Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan pemerintah daerah diminta menyiapkan sebesar 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil), untuk pemberian subsidi di sektor transportasi.

Sementara, anggaran negara untuk subsidi BBM selalu melonjak. Data Kementerian Keuangan menyebut kenaikan subsidi dan kompensasi untuk bahan bakar minyak (BBM) menjadi Rp 502,4 triliun.