TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemeritah diminta segera menyiapkan kebijakan yang tepat untuk melindungi seluruh masyarakat dari ancaman resesi ekonomi dunia pada 2023.

Anggota DPR RI Irwan mengatakan, pemerintah harus bisa melindungi segenap bangsa Indonesia, pastikan hidup rakyat terlindungi dan juga sejahtera.

"Ancaman resesi dunia di depan mata. Jika pemerintah ceroboh, tidak responsif dan adaptif, perekonomian Indonesia bisa tidak selamat, dan rakyat yang akan menderita," kata Irwan, Kamis (20/10/2022).

Menurut Irwan, masyarakat saat ini sudah banyak yang kesulitan akibat naiknya harga-harga, yang tidak diimbangi dengan kenaikan penghasilannya.

Baca juga: Ekonom Sebut Perang Rusia dan Ukraina Berdampak Luas Hingga Timbulkan Resesi, Ini Faktornya

"Makan dari uang tabungan, yang tidak punya tabungan makan dari ngutang. Tahun depan dunia terancam resesi, semoga negara hadir dan lindungi rakyat," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu.

Lebih lanjut Irwan menyampaikan, dalam tiga tahun ini pemerintah lebih sibuk belanja semen, batu, pasir, besi untuk bangun infrastruktur fisik yang terbukti tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lebih baik.

"Pemerintah gagal membahagiakan rakyat dengan kehidupan lebih baik. Jangankan makan enak. Bisa makan saja sudah syukur. Kemiskinan bertambah, pengangguran dimana-mana," ujarnya.

"Subsidi untuk rakyat dihapus tetapi untuk beli semen, batu, pasir, besi dan lain-lain selalu ada," sambung Irwan.

Siapkan Strategi

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengaku telah menyiapkan strategi kebijakan fiskal pada tahun depan agar siap menghadapi ancaman resesi ekonomi global.

Namun, ancaman resesi pada 2023 nampaknya akan menekan laju ekspor Indonesia, sehingga pemerintah tetap mewaspadainya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, ekspor Indonesia akan terpengaruh apabila ekonomi dunia jatuh dalam resesi.

Selain itu, kata Sri Mulyani, pertahanan dalam negeri juga akan terus dilindungi.

"Misalnya saja konsumsi masyarakat," tutur Sri Mulyani dalam Seminar Nasional dan Konferensi tentang Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Pembangunan Berkelanjutan, yang dikutip dari Kontan.