Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, membutuhkan beras Indonesia per bulan mencapai 2,5 juta ton.

"Angka 2,5 juta ton itu dalam setahun kita bisa menyisakan kurang lebih 3 juta atau 3 setengah juta," kata Moeldoko dalam acara Sorghum untuk Kedaulatan Pangan di Parkir Selatan GBK, Jakarta Pusat, Minggu (4/12/2022).

Moeldoko menyebut impor beras merupakan opsi terakhir yang diambil untuk membantu ketika ada kendala pasokan beras seperti kekeringan, banjir, dan hama yang masif.

"Presiden memikirkan 270 juta masyarakat Indonesia yang mengonsumsi beras. Kita itu seperti Jepang 30 tahun yang lalu. Konsumsi beras kita itu cukup tinggi," kata dia.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan penyerapan beras dari lokal merupakan prioritas utama mereka.

Namun, ketika ada kekurangan, mereka baru membuka alternatif impor beras agar masyarakat bisa tetap mendapat harga beras terjangkau.

"Kalau kita rebutan gabah dari tingkat bawah, dari petani, harga itu akan naik. Akan ada rebutan. Kebutuhan vs produksi," kata Arief.

Ia menyatakan Indonesia masih memiliki stok beras dari petani, senada dengan apa yang diucapkan Moeldoko. "Sebelumnnya ini beliau juga menyampaikan, kita itu carry over," ujarnya.

Baca juga: Beda Data Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional dan Bulog Jadi Alasan Rencana Impor Beras 

Stok beras tersebut masih tersimpan di penggilingan padi. Kementerian Pertanian akan membantu Bulog dalam proses memindahkan dari penggilingan padi.

Tetapi, ada satu faktor yang menyulitkan mereka dalam pemindahan itu. "Ada satu faktor yang menyulitkan, yaitu harga. Presiden menyampaikan kita harus menjaga inflasi," ujarnya.

Arief mengklaim pihaknya sedang dalam misi menurunkan inflasi pangan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Baca juga: Januari Mulai Panen Raya, Indef Berharap Bulog Tidak Lagi Impor Beras

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri pada kuartal III 2022 sebesar 5,72 persen dan inflasi sebesar 5,7 persen.

Dikutip dari Kompas.com, Deputi III Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Edy Priyono pada Sabtu (3/12/2022) mengatakan tingkat inflasi pangan Indonesia secara konsisten terus terkendali sesuai dengan sasaran.

Baca juga: Negara Didera Krisis, Sri Lanka Tidak Impor Beras: Stok Cukup Sampai Desember

Hal tersebut ditandai dengan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat inflasi pangan per 1 Desember sebesar 5,70 persen.

Arief ingin inflasi pangan di bawah dari pertumbuhan ekonomi. "Kita pengennya inflasi itu di bawah dari pertumbuhan ekonomi sehingga ada growth," kata Arief.