Dia menambahkan bahwa Indonesia mengalami kemunduran pada dunia politik, terlalu banyak kongkalikong sehingga membuat fungsi check and balance di DPR menjadi sangat lemah.

Baca juga: Rizal Ramli: Pemerintah Sudah Tak Sanggup Bayar Bunga Utang Negara: Gali Lubang, Tutup Jurang

"Padahal ekonomi dan politik ini tidak bisa dipisahkan, faktanya defisit anggaran terjadi karena perencanaan anggaran kurang matang. Perkembangan utang pemerintah meningkat mengakibatkan kondisi politik yang merusak demokrasi," tegas Didik. 

Ketimpangan Ekonomi

Ekonom Indef Didin S Damanhuri menyoroti adanya indikasi oligarki yang telah mengendalikan politik Indonesia.

Baca juga: AHY Kritisi Pembangunan IKN Proyek Ambisius Pemerintah, Bikin Utang Negara Bengkak

Bukti mendasar, jelasnya, yakni dengan begitu cepat sejumlah undang-undang (UU) disahkan sebut saja UU Minerba, UU KPK, UU Cipta Kerja, UU MK, UU IKN, UU HPP, hingga Perppu Cipta Kerja.

"Lahirnya berbagai regulasi ini bukti bekerjanya fenomena oligarki," ucap Didin.

Didin menjelaskan efek dari oligarki membuat terjadinya ketimpangan ekonomi antara masyarakat lapisan atas dan lapisan bawah.

Berdasarkan data dari Credit Suisse, penguasaan aset oleh oligarki ekonomi dibandingkan mayoritas penduduk Indonesia sangat timpan.

Diukur dari index oligarki atau material power index ala Jaffrey Winter, hasilnya ketimpangan di Indonesia pada 2014 adalah yang kedua paling terparah setelah China dengan indeks oligarki 678.000 kali. 

Didin menyebut data yang diperoleh dari perbankan bahwa saldo pemilik rekening di atas Rp 5 miliar terus naik, sementara masyarakat dengan saldo di bawah 100 juta terus mengalami penurunan.

Baca juga: Legislator PAN : Pembayaran Utang Negara Lampaui Rekomendasi IMF, Potensi Usik Anggaran Pendidikan

"Ini mengkonfirmasi adanya ketimpangan sebagai dampak adanya oligarki ini," tuturnya.

Menurut Didin, faktor utama penyebab suburnya oligarki di Indonesia adalah dibiarkannya para oligarki ekonomi menjadi investor politik. (Tribun Network/Reynas Abdila)