Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik Hendrar Prihadi sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), tepatnya di Istana Negara Jakarta pada Oktober 2022.

Pria yang akrab disapa Hendi ini sebelumnya dikenal sebagai Walikota Semarang yang menjabat sejak tahun 2013.

Pengangkatannya dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden RI No 125/TPA tahun 2022 tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi utama LKPP.

Baca juga: Optimalkan Pengadaan Produk Dalam Negeri, Kepala LKPP Sebut Indonesia Bakal Terlepas dari Resesi

Dalam sebuah kesempatan, Tribunnews mencoba melakukan wawancara khusus bersama Hendi di Kantor LKPP yang berada di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Ia pun membeberkan awal mula saat dirinya ditunjuk oleh Presiden untuk mengurus pengadaan barang/jasa Pemerintahan.

Menurutnya, penunjukan dirinya sebagai Kepala LKPP merupakan sebuah mandat layaknya seorang Komandan kepada prajurit.

"Kita ini kan prajurit, kita harus tunjukkan kualitas dan dedikasi. Mau ditugaskan di mana saja," ucap pria kelahiran 30 Maret 1971 ini.

"LKPP ini kan lembaga kebijakan milik pemerintah pusat, cakupan se-Indonesia. Sedangkan kalau jabatan Walikota hanya di sebuah Ibu Kota di Provinsi Jawa Tengah. Menurut saya ini tantangan," sambungnya.

Hendi mengaku cukup kaget ketika mengetahui rangkaian rutinitas di kantornya.

Saat menjabat sebagai Walikota, Hendi memiliki jadwal yang cukup padat di sepanjang harinya. Mulai dari bangun tidur hingga larut malam.

Bahkan, pada akhir pekan alias Sabtu-Minggu, dirinya tidak libur.

"Yang paling utama (perbedaannya) di waktu. Kalau di kepala daerah, pagi jam 6 olahraga, jam 7 masuk kantor, jam 5 pulang. bahkan jam 1 masih ada tamu lagi. Kemudian kalau Sabtu-Minggu tambah rame," papar Hendi.

"Kalau di sini kan Sabtu-Minggu libur. Tapi energi secara pikiran jauh lebih terkuras di LKPP," lanjutnya.

Baca juga: Tahun Ini, LKPP Targetkan Realisasi Belanja Pemerintah Terkait Produk Dalam Negeri Sebesar 95 persen