Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sosial Tri Rismaharini menanggapi penyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas mengenai habisnya anggaran kemiskinan senilai Rp 500 triliun untuk rapat dan studi banding.

Risma menjelaskan bahwa Pemerintah telah mengucurkan anggaran senilai Rp500 triliun yang tersebar di kementerian dan lembaga.

Anggaran tersebut, kata Risma, dialokasikan untuk program perlindungan sosial kepada masyarakat seperti pemberian subsidi BBM, listrik hingga gas.

"Yang saya tahu itu dari Bu Sri Mulyani itu uang perlindungan sosial di Malang juga menyebutkan itu ada Rp500 triliun. Nah itu uang itu yang diberikan pemerintah untuk membantu meringankan beban masyarakat diantaranya ada uang subsidi BBM, listrik, gas," kata Mensos di Sumenep, Jawa Timur, Minggu (29/1/2023).

Baca juga: Soal Anggaran Atasi Kemiskinan Rp500 Triliun, Ace Hasan: MenPAB RB Seperti Memercik Muka Pemerintah

Pemberian bantuan tersebut, menurut Risma, tidak diterima masyarakat dalam bentuk tunai.

Risma mengungkapkan masyarakat mendapatkan bantuan dalam bentuk subsidi kebutuhan sehari-hari.

"Mungkin masyarakat enggak nerima uangnya. Contohnya listrik 450 watt itu dapat dia, terus gas LPG melon itu masyarakat juga dapat subsidi itu yang saya tahu PLN Rp80 triliun kemudian yang termasuk Rp72 triliun yang untuk BPNT dan PKH," jelas Risma.

Sementara Kemensos, kata Risma mendapatkan anggaran sebesar Rp78 triliun.

Sebanyak Rp74 triliun untuk bantuan sosial (bansos), yakni melalui Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Sisanya digunakan untuk penanganan bencana hingga kawasan adat terpencil (KAT).

"Jadi anggaran di Kemensos itu seluruhnya Rp78 triliun yang Rp74 untuk bansos itu jadi langsung diserahkan itu untuk perlindungan sosial," ungkap Risma.

"Lalu Rp4 triliun untuk bencana, anak, lansia, disabilitas, untuk orang kena narkoba, anak terlantar lainnya juga untuk kawasan KAT tertinggal, terdepan, yang terpencil itu kami tangani. Itu sisanya," tambah Risma.

Menurut Risma, selama ini Kemensos selalu memanfaatkan dana tersebut secara efisien.

Dirinya menyontohkan selama ini lebih memilih menggunakan video telekonferensi untuk pertemuan dibandingkan di hotel.

"Saya semenjak jadi walikota maupun sampai sekarang bahkan saya kayak diundang daerah kalau itu ada di hotel atau apa. Saya ngomong enggak usah datang, kita minta vidcon aja, kami sangat-sangat efisien untuk menangani itu," pungkas Risma.

Sebelumnya, MenPAN RB Anas menjelaskan duduk masalah soal isu anggaran yang terkait dengan pengentasan kemiskinan Rp500 triliun hanya habis hanya untuk rapat dan studi banding.

Menurut Anas, memang ada sebagian program kemiskinan belum berdampak optimal.

Namun bukan semua anggaran itu tersedot untuk rapat dan studi banding kemiskinan.

“Jadi begini, setelah kita pilah, ada sejumlah instansi, terutama di beberapa daerah, yang program kemiskinannya belum sepenuhnya berdampak optimal. Misal ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel. Faktualnya itu ada, tapi bukan kurang-lebih Rp500 triliun habis untuk studi banding dan rapat," kata Anas dalam keterangannya, Minggu (29/1/2023).

"Arahan Bapak Presiden jelas, yaitu anggaran yang ada harus dibelanjakan dengan tepat sasaran untuk program yang berdampak langsung ke warga,” tutur Anas.

Anas juga mencontohkan apa yang dialami di Kementerian PANRB yang setiap hari menerima tamu dari berbagai daerah di Tanah Air untuk berkonsultasi terkait berbagai kebijakan PANRB, soal indeks reformasi birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang di dalamnya memuat indikator program kemiskinan.