Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom Senior Faisal Basri mengkritik minyak goreng yang kembali langka dan mahal di pasar.

Faisal mengatakan bahwa produksi Crude palm oil (CPO) atau bahan membuat minyak goreng turun, begitupun dengan ekspor.

Menurutnya, penurunan ekspor lebih tajam dari pada penurunan produksi CPO.

"Hal ini terjadi karena serapan di dalam negeri meningkat cukup tajam dari 18,4 juta ton 2021 menjadi 20,9 juta ton sehingga minyak goreng harganya naik bukan karena kelangkaan CPO," ucap Faisal dalam webinar Problematika Minyak Goreng, Sabtu (4/2/2023).

Baca juga: Harga Minyak Kemasan Sederhana di Pasar Tembus HET, Kemendag dan Kemenperin Akan Dipanggil KPPU

Dosen FEB UI ini menuturkan komplain harga minyak goreng naik karena kelangkaan CPO tidak tepat.

Faisal memandang penerapan kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) untuk menjaga pasokan minyak goreng juga tidak benar.

"DMO dan DPO ini yang ngawur karena tidak ada kelangkaan, oleh karena itu tidak benar juga kebijakan Pak Jokowi bahwa CPO itu dilarang ekspor, enggak ada masalah dengan ekspor," tukasnya.

Faisal menyampaikan persoalan minyak goreng di dalam negeri ini sangat kompleks.

"Jadi semrawut, kita nggak tahu siapa konduktornya, semrawut sekali," imbuhnya.

Dia pun menilai ada banyak perbedaan data yang disampaikan berbagai organisasi sawit dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Sebagai akademisi, Faisal mengaku kesulitan untuk melihat inti permasalahan sawit.

"Saya agak mengalami kesulitan untuk melihat, tapi katakanlah kita pakai data Gapki," tukasnya.

Tambah Pasokan

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) akan menambah suplai minyak goreng Minyakita di masyarakat sebanyak 50 persen.

Ia menyebut suplai yang semula 300 ribu ton, akan ditambah 50 persen menjadi 450 ribu ton. 

"Nah, sekarang saya sudah ambil langkah. Awalnya, 300 ribu ton per bulan. Sekarang ditambah. Pengusaha sudah saya panggil. Sekarang tambah 50 persen. 450 ribu ton per bulan," katanya usai acara pembukaan Bulan Literasi Kripto 2023 di Jakarta Selatan, Kamis (2/2/2023).

Ketua Umum Partai PAN itu mengatakan Minyakita tidak boleh dijual lagi secara online. Semua pedagang harus menjualnya di pasar tradisional.

Baca juga: Harga Minyak Goreng Kembali Melambung, Mendag Zulkifli Ancam Tutup Agen, DPR Ungkap Penyebabnya

"Minyakita ini sekarang kita cek setiap hari. Minyaknya enggak boleh lagi dijual online. Kita suruhnya di pasar. Jadi, orang-orang di pasar itu yang akan beli," katanya.

Zulhas mengatakan akan timbul masalah lagi di supermarket, di mana Minyakita tak tersedia di situ.

Ia berujar hal itu tak masalah karena sejatinya pendistribusian Minyakita memang untuk dijual di pasar tradisional, bukan supermarket.

"Tapi, nanti akan ada masalah lagi. Supermarket enggak ada. Ya, memang kita buat pasar-pasar ini (Minyakita). Online enggak ada. Memang enggak boleh," ujar Zulhas.

Ia mengatakan distribusi akan dikirim ke berbagai pasar dan akan diawasi setiap hari. 

"Distribusi ke pasar. Setiap hari kita awasi. Kan kita ada 20 ribu pasar. Itu kita awasi. Kalau nanti ada ibu-ibu di Bogor pengen cari Minyakita, bisa ke pasar di situ," kata Zulhas.