Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Joe Biden turun tangan mengatasi krisis perbankan menyusul keruntuhan Silicon Valley Bank dan Signature Bank.

Biden mengisyaratkan peraturan baru untuk bank-bank besar di Amerika Serikat pada Minggu (12/3/2023). Namun, Presiden AS itu harus menghadapi Kongres yang memiliki pandangan berbeda mengenai peraturan baru yang lebih keras.

Melansir dari Reuters, tim ekonomi Biden bekerja sama dengan regulator AS selama akhir pekan kemarin untuk menentukan tindakan setelah runtuhnya dua bank itu, termasuk menjamin simpanan di kedua bank, menyiapkan fasilitas baru untuk memberi bank akses ke dana darurat dan mempermudah bank untuk meminjam dana dari Federal Reserve AS dalam keadaan darurat.

Baca juga: Bank of London Ajukan Tawaran Akuisisi Anak Usaha Silicon Valley Bank di Inggris

Langkah-langkah itu berhasil menurunkan kekhawatiran atas keruntuntuhan Silicon Valley Bank dan membuat saham berjangka naik, tetapi krisis tersebut menguji kepercayaan publik terhadap sistem keuangan AS dan kekhawatiran tetap mengguncang pasar global.

"Orang-orang Amerika dan bisnis Amerika dapat yakin bahwa simpanan bank mereka akan tersedia saat mereka membutuhkannya," kata Biden dalam sebuah pernyataan.

Selain itu, adanya rencana tambahan untuk menjaga ekonomi tetap pada jalurnya di tengah krisis yang dipicu oleh keruntuhan mendadak Silicon Valley Bank (SVB) pada pekan lalu, tambahnya dalam pidato sambutan pada Senin (13/3/2023) pagi.

"Saya dengan tegas berkomitmen untuk meminta pertanggungjawaban penuh mereka yang bertanggung jawab atas kekacauan ini dan melanjutkan upaya kami untuk memperkuat pengawasan dan regulasi bank-bank besar sehingga kami tidak berada dalam posisi ini lagi," ungkap Biden.

Aturan yang diperkenalkan setelah bank-bank AS memicu krisis keuangan global pada 2008 oleh pinjaman hipotek yang agresif mungkin akan menjadi sorotan dalam beberapa hari mendatang. Sebagian aturan itu dicabut pada 2018 di bawah kepemimpinan mantan Presiden Donald Trump.

Partai Demokrat menghadapi Kongres AS yang terpecah setelah Partai Republik mengambil alih Dewan Perwakilan Rakyat pada Januari, dan peraturan bank AS yang baru bisa jadi sulit untuk disetujui.

"Prospek undang-undang di dunia politik yang terpolarisasi ini sangat rendah," kata seorang profesor di Columbia Law School, John Coffee.

“Masalah sebenarnya di sini adalah bahwa bank-bank yang memegang pinjaman atau sekuritas tidak likuid dengan basis hold-to-maturity tidak harus menurunkannya meskipun mereka memiliki nilai pasar jauh di bawah nilai neraca mereka. Tapi kapan (SVB) menjual beberapa di antaranya dan mengungkapkan kerugian mereka, mereka menimbulkan kepanikan," imbuhnya.

Senator AS Tim Scott, anggota Partai Republik dari South Carolina yang duduk di komite urusan perbankan, perumahan dan perkotaan Senat, mengatakan penting untuk membawa pasar ke "resolusi yang tenang dan tertib", tetapi memperingatkan agar tidak terlalu banyak intervensi.

"Membangun budaya intervensi pemerintah tidak akan menghentikan lembaga-lembaga di masa depan untuk bergantung pada pemerintah setelah mengambil risiko yang berlebihan," kata Scott dalam sebuah pernyataan.

"Kami berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa," pungkas Scott.