Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Arus balik lebaran di Terminal Kampung Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur masih berlangsung.
Sejak Rabu (26/4/2023) dini hari bus antar kota antar provinsi (AKAP) yang membawa pemudik dari kampung halaman ke Ibu Kota terus berdatangan ke Terminal Kampung Rambutan.
Komandan Regu Terminal Kampung Rambutan, Mulyono mengatakan arus balik pada H+4 Idulfitri ini terpantau dari kedatangan Bus AKAP asal Sumatera, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat.
Baca juga: Arus Balik Lebaran 2023: 259 Ribu Kendaraan Masuk Jakarta Lewat Ruas Tol Jabotabek
"Untuk bus dari Sumatera itu tiba malam sampai dini hari. Dari Jawa Tengah dan Jawa Timur dari sebelum subuh sampai subuh," kata Mulyono.
Namun belum diketahui pasti jumlah pemudik yang baru saja tiba pada hari ini karena pihak Terminal Kampung Rambutan masih melakukan rekapitulasi data kedatangan.
"Kalau data kedatangan kemarin Selasa (25/4) ada 7.390 penumpang yang tiba menggunakan 398 bus. Sudah ada kenaikan 200-250 persen dibanding kedatangan hari biasa," ujar Mulyono.
Dari ribuan pemudik yang berdatangan ke Jakarta banyak wajah-wajah baru yang hendak mengadu nasib di Ibu Kota.
Salah satunya adalah Rahmat(29), pria asal Grobogan, Jawa Tengah ini mengaku hendak mencari pekerjaan di Jakarta.
Sebab katanya, penghasilan sebagai petani di kampung halaman dirasa tidak mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Ia mengaku setelah tiba di Jakarta akan menginap di rumah pamannya kawasan Depok, Jawa Barat.
"Sementara menginap di rumah saudara dulu sambil cari-cari pekerjaan," katanya.
Ayah dua orang anak ini mengaku hanya berbekal ijazah STM dengan spesialisasi teknik mesin industri.
Ia yakin bakal mendapatkan pekerjaan layak dan berharap menerima gaji yang lumayan besar sehingga bisa mengirimkan uang untuk anak dan istri di kampung halaman.
Baca juga: Daftar Ruas Jalan yang Dibatasi Selama Arus Balik Mudik Lebaran 2023
"Mudah-mudahan bisa dapat pekerjaan yang layak. Kata saudara banyak pabrik yang butuh pekerja dengan latar belakang STM,"ujarnya.
Terpisah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) mencatat jumlah pendatang di ibu kota tiga tahun terakhir selalu meningkat.
Umumnya urbanisasi ini terjadi usai libur Lebaran, para pendatang ke Jakarta untuk mengadu nasib.
Dukcapil DKI Jakarta pun mencatat, ada 27.000 pendatang usai libur Lebaran dan kemudian menetap di ibu kota.
“Tahun kemarin di 2022 itu ada 27.000 pendatang dan penduduk non permanen sekira 3.000,” ujar Kepala Dinas Dukcapil DKI Budi Awaluddin.
Budi menyebut, dari jumlah tersebut, mayoritas pendatang yang masuk Jakarta berpendidikan rendah.
“Tiga tahun ini kami lihat trennya itu 80 persen dari mereka berpendidikan SLTA ke bawah,” kata Budi.
Budi menjelaskan, tak semua dari puluhan ribu pendatang berhasil mengadu nasib di Jakarta.
Hal ini bisa dilihat dari banyaknya jumlah pendatang yang berpenghasilan rendah dan tinggal di kawasan pemukiman kumuh.
“50 persen dari mereka berpenghasilan rendah dan 20 persen terkonsentrasi di RW kumuh,” tuturnya.
Jumlah pendatang ini pun diprediksi terus melonjak di tahun 2023 ini. Diperkirakan kurang lebih ada 40.000 pendatang yang masuk Jakarta pada periode Lebaran 2023 ini.
Baca juga: Arus Balik Angleb 2023 Hari Ini, Pintu Kedatangan Stasiun Gambir Cukup Ramai
Pemprov DKI pun kini tengah berupaya mengantisipasi semakin melonjaknya angka pendatang ini.
Hal ini dilakukan demi mewujudkan Jakarta sebagai kota global setelah tak lagi jadi ibu kota negara (IKN) di 2024 mendatang.
“Kalau misalkan nanti ke depan Jakarta sudah tidak lagi menjadi ibu kota negara di 2024 dan Jakarta menjadi global city, maka perlu adanya penataan kependudukan yang lebih baik,” tuturnya.
Dinas Dukcapil DKI Jakarta lanjut Budi kini juga tengah menggodok aturan baru untuk membatasi pendatang masuk ibu kota.
Budi menyebut, aturan baru ini dibuat demi mewujudkan Jakarta sebagai kota global usai tak lagi jadi ibu kota negara (IKN).
Pasalnya, aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 108 Tahun 2019 dijelaskan bahwa persyaratan warga pendatang hanya memiliki tempat tinggal saja.
“Bersama DPRD DKI kami sedang menggodok ada persyaratan tambahan dalam rangka menyikapi Jakarta sebagai global city,” ucapnya.
Anak buah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono ini pun menyebut, saat ini pihaknya terus menyosialisasikan syarat tambahan yang akan ditambahkan dalam aturan tersebut.
Salah satunya terkait kepastian tempat kerja sehingga kehadiran para pendatang tak menambah jumlah pengangguran terbuka di ibu kota.
“Saat ini di dalam Permendagri hanya (syarat) tempat tinggal saja, tapi pak Pj juga imbau agar mereka saat datang ke Jakarta tidak hanya tempat tinggal tapi juga punya skil, keterampilan, dan juga pekerjaan,” ujarnya.
“Sehingga pas datang ke Jakarta mereka siap mental mengadu nasib di Jakarta sehingga kondisi mereka tidak lebih sulit,” sambungnya.
Lantaran belum ada payung hukum, Pemprov DKI saat ini baru sebatas mensosialisasikan syarat tambahan bagi warga pendatang ini.
“Saat ini masih sebatas imbauan saja, karena untuk persyaratan tambahan itu perlu ada aturan hukum dan perlu diskusi mendalam di DPRD nanti,” tuturnya.
Operasi Yustisi
Lebih jauh Budi juga menyebut bahwa pihaknya juga tidak akan melakukan operasi yustisi kependudukan usai Idul Fitri 1444 H.
“Untuk para pendatang baru ke Jakarta, kami sampai saat ini belum ada kebijakan untuk operasi yustisi,” ucapnya.
Meski tak ada operasi yustisi, Pemprov DKI tetap berupaya melakukan pendataan terhadap para pendatang.
Pengurus RT/RW serta Dasawisma pun digandeng untuk turut mencari dan mendata para pendatang di lingkungan tempat mereka tinggi.
Para Dasawisma pun ditugaskan untuk melakukan sosialisasi kepada pendatang untuk segera melapor ke loket pelayanan kependudukan di kelurahan.
Para pengurus RT/RW pun diberi tugas tambahan untuk turut terlibat dalam pelayanan dokumen kependudukan.
“Karena pak RT/RW juga punya tugas sama-sama menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan di wilayah masing-masing,” ujarnya.
Anak buah Penjabat (Pj) Gubernur DKI ini pun menyebut, pendataan terhadap para pendatang baru di ini kota ini bakal dilakukan selama sebulan ke depan.
“Tujuan pendataan ini untuk tertib administrasi kependudukan ya,” kata Budi.(Tribun Network/bim/wly)