Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pemerintah tidak akan menaikkan tarif pertambahan pajak nilai (PPN) di tahun 2024 mendatang.

Bendahara Negara itu menegaskan, besaran nilai PPN di tahun depan masih sebesar 11 persen atau sama persis dengan tarif PPN tahun ini.

"Untuk Undang-Undang (UU), terutama tarif telah ditetapkan dalam UU HPP, jadi untuk UU APBN kita akan menggunakan tarif yang sama (11 persen)," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers di DPR RI, Jumat (19/5/2023).

Menurut Sri Mulyani, pertumbuhan ekonomi Indonesia disebut membaik. Sehingga, penerimaan pajak dinilai mampu menjadi fondasi pemulihan ekonomi.

"Kita melihat pertumbuhan ekonomi kita membaik, penerimaan pajak kita juga cukup kuat. maka itu juga menjadi salah satu yang akan memberikan fondasi bagi kita untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi Ini," jelasnya.

Diketahui, tarif PPN akan dinaikkan lagi secara bertahap sampai dengan 12 persen di tahun 2025. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 201 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Baca juga: Tarif PPN Emas Perhiasan Diatur Ulang untuk Beri Kepastian Hukum

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan, pemerintah tidak akan gegabah dalam menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen.

Baca juga: Tarif PPN Naik Jadi 11 Persen Mulai 1 April 2022, Ini Daftar Barang dan Jasa yang Bebas PPN

Untuk itu, kata Yon perlu ada pembicaraan dan pertimbangan yang mendalam terkait kebijakan tersebut. "Itu harus ada pertimbangan yang mendalam kapan akan dilakukan," kata Yon.