Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta pemerintah menunda pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang saat ini tengah dibangun di Kalimantan Timur.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-24 dengan agenda Penyampaian Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024, Selasa (23/5/2023).

Adapun agenda dalam rapat paripurna tersebut adalah berkaitan dengan penyampaian pandangan fraksi atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024.

Baca juga: Ketua Kadin Ungkap Pengaruh Tahun Politik Terhadap Investasi di IKN

Hadir pula Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mewakili pemerintah di dalam rapat.

Juru bicara Fraksi Demokrat Rizki Aulia, menyampaikan, pemerintah perlu menjaga momentum perbaikan ekonomi secara tepat. Dia juga meminta pemerintah untuk mendorong belanja negara yang bersifat result based, dan memiliki multiplier effect.

"Sehingga anggaran seperti IKN Nusantara, bisa ditunda," kata Rizki.

Menurut Rizki, anggaran pemerintah itu sedianya digunakan untuk menjaga stabilitas harga pokok di wilayah pedesaan.

"Bisa sebaiknya difokuskan terlebih dahulu untuk stabilitas harga, kebutuhan pokok, dan energi untuk masyarakat kecil yang hidup di perkampungan dan desa-desa," ujar Rizki.

Setelah selesai membacakan pandangan Fraksi Demokrat, Rizki pun menyerukan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Presiden.

"Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan dan perbaikan untuk Indonesia. AHY Presiden!" teriak Rizki.

Hal serupa juga disampaikan oleh Anggota DPR Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin.

Dia menambahkan, penundaan pembangunan IKN itu dilakukan untuk mengalihkan belanja negara pada pemulihan daya beli masyarakat.

"Pemerintah menunda pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN. Sehingga belanja tersebut difokuskan pemulihan daya beli masyarakat, peningkatan kesehatan dan peningkatan infrastruktur," jelasnya.

Baca juga: Pemerintah Stimulus Kegiatan Usaha di IKN Nusantara Lewat PP 12 Tahun 2023