Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengajukan anggaran Kementerian PUPR untuk tahun 2024 sebesar Rp128,15 triliun.

Pagu indikatif ini naik dari tahun anggaran 2023 sebesar Rp125 triliun.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (7/6/2023).

Baca juga: Kementerian PUPR Rehabilitasi Pasar Baru Tanjungpinang Kepulauan Riau Senilai Rp76,4 Miliar

"Berdasarkan SB Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B.292/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2023 dan Menteri Keuangan Nomor S-287/MK.02/2023 tanggal 10 April 2023, ditetapkan Pagu Indikatif Kementerian PUPR TA 2024 sebesar Rp128,15 triliun," kata Basuki.

Menurutnya, dari pagu indikatif tersebut rincian pengajuannya yakni Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp44 triliun, Ditjen Bina Marga sebesar Rp49 triliun, dan Ditjen Cipta Karya Rp27 triliun.

Kemudian Ditjen Perumahan diusulkan sebesar Rp6,19 triliun, Ditjen Bina Konstruksi Rp580 miliar dan SIBBP Rp1,39 triliun.

Menteri Basuki menambahkan bahwa arahan Presiden Jokowj seluruh pekerjaan konstruksi pada tahun 2024 harus tuntas sehingga infrastruktur tersebut dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

Baca juga: PUPR Targetkan Tol Tebing Tinggi–Serbelawan Sumut Kelar Juli 2023: Sedikit Lagi Selesai

Adapun prioritas utama pada tahun depan yaitu kontrak tahun jamak atau multi years contract, kemudian Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi dan Rehabilitasi (OPOR), dan direktif presiden.

Perincian penambahan anggaran mencakup pembangunan IKN Rp5,61 triliun, penanganan bencana alam Rp160 miliar, penataan Asean Summit TA Rp170 miliar, renovasi sarana prasarana olahraga Rp140 miliar, dan dukungan KIT Batang Rp700 miliar.

"Realisasj anggaran per 4 Juni 2023 sebesar Rp31,98 triliun atau 22,70 persen dari total anggaran dengan progres fisik sebesar 24,9 persen lebih tinggi dari realisasi keuangan tahun 2022," ucap Menteri PUPR.