Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi menyambut baik dan mendukung langkah PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN yang mengelola sampah menjadi Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
Terbaru, PLN dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI) menandatangani kerjasama untuk mengolah sampah kota Jakarta menjadi BBJP di Balaikota DKI Jakarta. Lewat kerja sama ini persoalan sampah di Jakarta diharapkan bisa berkurang dan PLN mendapatkan kepastian pasokan biomassa untuk teknologi co-firing di PLTU.
BBJP adalah pengolahan sampah melalui proses treatment pencacahan sehingga menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) yang digunakan sebagai pengganti (co-firing) sebagian batu bara di PLTU, yang merupakan energi baru terbarukan (EBT).
Baca juga: Data Center EDGE1 di Tengah Kota Jakarta Kini Gunakan Energi Terbarukan dari PLN
"Kerja sama ini sesungguhnya memberikan mutual benefit bagi Pemerintah DKI dan PLN. Bagi Pemerintah DKI, kerja sama ini akan mengatasi permasalahan sampah DKI, yang menghasilkan sampah lebih 7.500 ton per hari," ucap Fahmy dalam pernyataan yang diperoleh Tribunnews, Senin (12/6/2023).
"Sedangkan bagi PLN, kerja sama ini akan memberikan kepastian pasokan 1.000 ton BBJP dengan mengolah 3.000 ton sampah per hari menjadi biomassa untuk co-firing di PLTU. Namun, kerja sama ini tidak akan bisa direalisasikan selama masalah terkait tipping fee dan harga jual listrik belum disepakati.
Sebagai informasi, tipping fee adalah biaya yang dibayarkan untuk pemilahan sampah sebelum diolah menjadi BBJP berdasarkan jumlah sampah yang digunakan. Sedangkan, harga jual listrik adalah harga listrik yang dijual kepada PLN .
Berdasarkan Perpres 35/2018, tipping fee ditetapkan paling tinggi sebesar Rp500.000 per ton sampah dan harga jual listrik ditetapkan sebesar 13,35 cent dolar AS per kWh.
Menurut Fahmy, dengan memasukan perhitungan tipping fee, harga jual listrik sebesar 13,35 cent dolar AS per kWh itu sebenarnya masih di bawah harga keekonomian.
Ia melanjutkan, kalau PLN harus menaikkan harga listrik sesuai harga keekonomian, dampaknya akan memberatkan bagi PLN, yang ujung-ujungnya akan dibebankan pada konsumen listrik. Solusinya, Pemerintah DKI harus bersedia membayar tipping fee yang dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan
"Sudah seharusnya tipping fee memang dibayar oleh Pemda DKI lantaran pengelolaan sampah sesungguhnya merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, bukan kewajiban PLN, untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat di DKI," papar Fahmy.
"Sedangkan PLN berkewajiban membeli listrik yang dihasilkan dengan harga ditetapkan dalam Perpres 35/2018. Keberhasilan kerja sama antara Pemerintah DKI dan PLN ini akan dapat diterapkan di berbagai daerah di Indonesia. Tidak hanya untuk mengolah sampah, tetapi juga untuk mengahasilkan listrik EBT yang ramah lingkungan," pungkasnya.
Baca juga: Negara-negara Produsen Minyak Sawit Dorong Wujudkan Ketahanan Pangan dan Energi Terbarukan
Seperti diberitakan sebelumnya, Pejabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono menjelaskan Pemprov DKI Jakarta memiliki target utama untuk mengurangi sampah kota. Kerja sama dengan PLN ini menjadi gayung bersambut untuk Pemprov DKI menyelesaikan persoalan sampah kota.
"Melalui kerja sama ini, Pemprov DKI dan PLN bersama-sama menuntaskan persoalan sampah. Dengan dukungan PLN, permasalahan sampah Jakarta yang terus menerus ada sedikit demi sedikit bisa kita selesaikan bersama," ujar Heru.
Heru menjelaskan dalam melakukan pengelolaan sampah di Jakarta, Pemprov DKI juga dituntut untuk melakukan strategi yang efisien.
Lewat kerja sama ini Pemprov DKI mampu menekan biaya operasional pengelolaan sampah dan justru menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomis.
"Dalam penyelesaian sampah ini kita harus efisien dan mengurangi biaya. Dengan kerja sama ini mampu mengurangi beban biaya untuk proses pengolahan sampahnya," kata Heru.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan untuk bisa mengurangi emisi karbon, PLN melakukan substitusi batu bara di PLTU dengan biomassa atau disebut teknologi co-firing. Pemanfaatan sampah menjadi bahan baku co-firing ini juga merupakan salah satu inisiatif strategis PLN untuk mengejar target bauran energi.
"Kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk membangun rantai pasok energi bersih. Apalagi BBJP ini berbasis sampah. Sehingga selain kami mendapatkan kepastian pasokan biomassa untuk PLTU, Pemprov DKI Jakarta juga bisa menyelesaikan persoalan sampah kota," pungkas Darmawan.