Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso buka suara soal Kementerian Perdagangan (Kemendag) meneken kontrak dengan India untuk mengimpor satu juta ton beras.
Buwas, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa perjanjian Kemendag dan India boleh saja terjadi.
Namun, realisasi impornya belum tentu terlaksana. Sebab, kata dia, importasi baru akan dilakukan apabila dibutuhkan.
Baca juga: Kekhawatiran Zulkifli Hasan Hadapi El Nino, Harga Pangan Mulai Naik Hingga Putuskan Impor Beras
"Kontrak itu boleh saja ada, tetapi belum tentu dilaksanakan. Sesuai kebutuhan. Jadi jangan kita dapat penugasan impor, langsung impor," ujar Buwas di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (26/6/2023).
Menurut Buwas, perjanjian yang dilakukan Kemendag hanyalah sebatas antisipasi untuk mengamankan kepastian impor beras dari India.
Mengingat Indonesia akan menghadapi fenomena El Nino yang kata Buwas dapat mempengaruhi produksi, kurangnya penyerapan, dan kenaikan harga beras.
"Ini untuk ancang-ancang atau antisipasi. Kemarin itu Menteri Perdagangan tanda tangan dua negara. Ada kepastian dari negara (India) mereka suplai kita," katanya.
Ia mengatakan, Bulog akan ditugaskan untuk melakukan pelaksanaannya, tetapi harus melewasti Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) terlebih dahulu.
"Pelaksanaannya akan diserahkan ke Bulog, tapi belum lewat rakortas dengan perhitungan-perhitungan. Rakortasnya kapan, belum (ada informasi). Kan belum ada emergency," ujar Buwas.
Sebagai informasi, Pemerintah akan menugaskan Perum Bulog untuk melakukan impor 1 juta ton beras dari India.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Budi Santoso mengatakan, penugasan akan diberikan setelah nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) rampung.
Baca juga: Bapanas Tegaskan Impor Beras Tak Ganggu Harga di Tingkat Petani
"Itu nanti Bulog. Itu sudah ditugaskan. Tinggal MoU nya sebentar lagi selasai, terus bisa realisasi," katanya ketika ditemui di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/6/2023).
Adapun proses MoUnya saat ini, kata Budi, sedang dalam tahap finalisasi.