Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menyampaikan, industri asuransi merupakan pendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia agar bisa menjadi negara maju di tahun 2045.

Plt Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengatakan, industri asuransi menyumbang hingga 7 persen pada pertumbuhan ekonomi nasional.

"Asuransi paling tidak ada dua peran, pertama industri asuransi sebagai satu sektor yang bisa tumbuh untuk mensupport target 6-7 persen pertumbuhan ekonomi," kata Ferry dalam acara Indonesia Re International Conference, di Jakarta, Selasa (4/7/2023).

Dikatakan Ferry, pertumbuhan ekonomi yang ditopang dari industri asuransi ini bakal membantu target Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional di tahun 2045.

"Untuk mencapai target yang lebih tinggi kita perlu sumber-sumber pertumbuhan yang tinggi pula untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tadi. Satu hal yang bagaimana pentingnya peran industri dan sektor keuangan salah satunya industri asuransi," sambungnya.

Ferry menyampaikan, industri asuransi juga berperan mengakumulasikan sumber pendapatan yang ada dalam masyarakat hingga disalurkan melalui berbagai investasi. "Ini diharapkan bisa memperkuat fundamental ekonomi kita sampai jangka menengah panjang," jelasnya.

Meski begitu, dia menekankan industri asuransi perlu dikembangkan lebih luas untuk memperkuat fundamental peran industri dalam perekonomian Indonesia.

Baca juga: Industri Asuransi Perkuat Lini Bisnis Agen dan Telemarketing

"Kuncinya adalah mengembalikan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pengguna asuransi. Jadi trust salah satu komponen penting jadi kunci untuk bisa kita dorong industri asuransi kontribusinya bisa lebih besar ke ekonomi," ungkapnya.

Baca juga: Industri Asuransi Jiwa Catat Pendapatan Rp54,36 Triliun di Kuartal I 2023

Terkahir, Ferry menegaskan, produk layanan asuransi diharapkan tidak akan merugikan masyarakat yakni dari segi premi pembayaran klaim. "Pemanfaatan teknologi digital, ada teknologi yang berkembang. Jadi bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi bisnis," tuturnya.