Dia mengungkapkan, harga jenis BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar telah diatur Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Berbeda halnya BBM Nonsubsidi seperti Pertamax yang harga jualnya mengacu harga minyak dunia, sehingga dapat berubah-ubah pada rentang waktu tertentu.

Baca juga: Isu Perombakan Direksi Pertamina, Ahok: Saya Tidak Tahu

"Terus kenapa minyak turun, (tapi Pertalite) gak turun? Karena bandingin swasta. Waktu naik kan kita enggak bisa naikin," ucap Ahok saat ditemui awak media di Jakarta, Selasa (18/7/2023).

"Waktu (harga minyak dunia) turun, kita jual minyak di SPBU itu ambil untung udah paling tipis. Karena memang tugas pemerintah," sambungnya.

Ahok berkilah, Pemerintah sudah menetapkan harga subsidi BBM Pertalite Rp1.100 per liter. Meskipun harga minyak dunia melonjak dan keuangan Pertamina terganggu, Pertamina tidak bisa serta merta turut meningkatkan harga BBM subsidinya.

Cashflow Pertamina jadi turut terganggu. Bahkan Ahok menyebut laporan keuangan Pertamina menjadi 'merah'.

4. Ahok Jadi Komut Malah Banyak Kasus Kebakaran Kilang Pertamina

 Kalangan DPR RI mempertanyatakan kinerja Ahok sebagai komisaris utama Pertamina lantaran selama dia menjawab banyak kilang Pertamina yang terbakar seperti kilang Cilacap, kilang Balikpapan dan depo Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara. 

Anggota Komisi VI DPR Achmad Baidowi mempertanyakan kinerja Ahok lantaran kejadian kecelakaan pada perusahaan plat merah itu kerap terulang. Menurutnya, fungsi komisaris adalah melakukan pengawasan secara ketat.

"Ya memang operasional itu ada di direksi, tetapi komisaris itu harus melakukan fungsi pengawasannya secara ketat," ujar Awiek sapaan akrabnya lewat pesan suara, Selasa (7/3/2023).

Misalnya saat Depo BBM di Plumpang, Jakarta Utara milik Pertamina mengalami kebakaran. Tahun 2022 lalu Kilang Pertamina Internasional (KPI) Refinery Unit IV Cilacap juga terbakar hebat.

Awiek yang juga politikus PPP itu mengaku heran kenapakejadian serupa sudah berulang kali terjadi. Awiek menilai tidak ada langkah konkret dari komisi Pertamina dalam rangka melakukan pengawasan.

Menurutnya, keberadaan Komisaris Pertamina mesti dievaluasi. "Memang kalau dievaluasi, dievaluasi saja keberadaan Komisaris. Kasus kasus kebakaran pertamina Yang terbaru itu kan sudah kesekian kalinya, nah pengawasan komisaris seperti apa, itu yang kami pertanyakan," ujarnya.

"Komisaris utama itu kan gajinya juga besar, apa uang dilakukan dalam kinerjanya mengoptimalkan kerja kerja direksi pertamina, kasus kasus ini jangan terulang terus, harus ada action plan," jelas Awiek.