Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno meminta Pertamina segera melakukan operasi pasar untuk mengatasi kelangkaan pasokan gas elpiji 3 kg. Dia meminta Pertamina mengecek kendala distribusi di lapangan yang memicu kelangkaan.

"Dalam hal ini apakah terjadi di agen, di pangkalan, atau justru di pengecer," kata Eddy kepada Tribunnews, Rabu (26/7/2023).

Anggota dari fraksi partai PAN itu tak ingin kejadian pengecer menahan barang dan menaikkan harga kembali terulang. Maka dari itu, ia meminta agar operasi pasar segera dilakukan. "Operasi pasar untuk melihat dan menindaklanjuti langsung daerah-daerah yang terindikasi adanya kelangkaan di pasar," tuturnya.

Saat melakukan kunjungan ke Makassar, Gowa, dan Maros di Sulawesi Selatan pekan lalu, dia mendapat keluhan masyarakat soal kelangkaan gas elpiji 3 kg.

"Saya melihat adanya keluhan dari pelanggan, dari masyarakat, tentang adanya kelangkaan LPG 3 kg. Kalaupun ada, harganya sangat mahal, sudah mencapai Rp35.000," kata Eddy.

Diberitakan sebelumnya, PT Pertamina (Persero) membenarkan kabar tentang terjadinya lonjakan pembelian elpiji 3 kg di masyarakat yang berdampak terhadap langkanya stok di sejumlah wilayah.

“Bulan Juli ini memang ada peningkatan konsumsi sebesar 2 persen sebagai dampak dari adanya libur panjang beberapa waktu lalu," ungkap Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati di Indonesia Convention and Exhibition Tangerang, Selasa (25/7/2023).

"Kita sedang melakukan recovery dari penyediaan distribusinya untuk mempercepat. Namun demikian ketersediaan elpiji 3 kg ini terus dipastikan aman dan mudah-mudahan dalam satu minggu ke depan bisa berangsur normal,” sambungnya

Baca juga: Atasi Kelangkaan Stok Elpiji 3 Kg, Pertamina Upayakan Recovery di Jalur Distribusi

Demi menjaga stok elpiji 3 kg, Pertamina melalui Subholding Commercial & Trading yaitu PT Pertamina Patra Niaga melakukan pemantauan penyaluran elpiji dan turut bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk memastikan ketersediaan pasokan serta penyaluran elpiji 3 kg bersubsidi tepat sasaran.

“Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan operasi pasar. Kita bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi di mana lokasi-lokasi yang harus kita buka operasi pasar. Upaya itu agar pengelolaan stok elpiji efektif langsung ke masyarakat,” ungkap Nicke.

Nicke menambahkan, menurut data pemerintah ada sekitar 60 juta rumah tangga yang berhak menerima subsidi dari total sebanyak 88 juta rumah tangga atau sekitar 68 persennya.

Baca juga: Warga Keluhkan Elpiji Langka, Jokowi Minta Tanyakan ke Menteri BUMN

"Namun hari ini jika melihat data, berapa persen penjualan elpiji bersubsidi terhadap total elpiji angkanya ternyata tinggi, mencapai 96 persen, jadi kita bisa melihat ada yang tidak tepat subsidinya. Karena itu kita juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk pengecekan memastikan distribusi tepat sasaran,” ungkap Nicke.

Saat ini, untuk memperbaiki tata kelola distribusinya, Nicke mengatakan Pertamina tengah melakukan pendaftaran atau registrasi melalui KTP dan NIK supaya bisa dijadikan dasar menjadi data yang bisa dipertanggungjawabkan kepada pemerintah.

Nicke juga mengimbau agar masyarakat menggunakan elpiji sesuai peruntukannya, di mana elpiji 3 kg merupakan produk subsidi yang ditujukan khusus masyarakat yang kurang mampu.

“Kami mengimbau kepada masyarakat, jadi kalau ada kelangkaan di daerah mana pun atau ketika melihat ada distribusi elpiji subsidi yang kurang tepat sasaran atau penyelewengan silakan lapor ke 135 agar bisa langsung ditindaklanjuti,” tegas Nicke.