Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait kritik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap program food estate atau lumbung pangan yang digagasnya.
Ia mengatakan pemerintah menggagas program food estate untuk mengantisipasi krisis pangan.
"Jadi kita itu membangun food estate lumbung pangan itu untuk dalam rangka mengantisipasi krisis pangan," kata Jokowi usai menghadiri acara peringatan Hari Konstitusi dan Hari ulang Tahun MPR Ke-78 di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8/2023).
Baca juga: Proyek Food Estate Dikritisi PDIP, PKB: Kenapa Baru Sekarang?
Kata Presiden, hampir semua negara sekarang ini menghadapi ancaman krisis pangan, misalnya komoditas gandum. Akibat kelangkaan pasokan, harga gandum melonjak tajam.
"Wheat gandum, problem di semua negara yang makan gandum sekarang ini, masalah sekarang ini, problem. Harga juga naik drastis," kata Jokowi.
Selain gandum juga ada komoditas beras yang juga mengalami krisis. Sama seperti gandum, Harga beras juga naik akibat kurangnya ketersediaan setelah India menghentikan ekspor.
"Setelah India, stop enggak ekspor lagi, semua yang makan beras semuanya ini masalah. Harga naik," katanya.
Oleh karena itu kata Presiden yang namanya lumbung pangan sekarang ini menjadi sebuah keharusan. Lumbung pangan dapat menyimpan cadangan pangan untuk menghadapi krisis.
"Sehingga yang namanya lumbung pangan, food estate itu harus. Itu cadangan, baik cadangan strategis maupun nanti kalau melimpah betul, enggak apa untuk ekspor karena negara lain membutuhkan," katanya.
Jokowi mengatakan proyek food estate dikerjakan oleh beberapa Kementerian. Mulai dari Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, hingga Kementerian Pertahanan.
"Ya itu namanya kerja itu ya, yang kerja itu beberapa kementerian. Ada kementerian teknisnya Kementerian Pertanian, ada yang membuat land clearing irigasi itu ada di Kementerian PU. Ada yang berkaitan dengan cadangan strategis bisa juga di Pertahanan," kata Jokowi.
Baca juga: Gerindra Bantah Proyek Food Estate Dianggap Kejahatan Lingkungan, Begini Penjelasannya
Presiden mengatakan masing masing Kementerian melakukan tugasnya agar proyek untuk menghadapi krisis pangan tersebut berhasil dilakukan. "Saya kira kekuatan-kekuatan ini dalam proses supaya tidak terjadi krisis pangan. Step-step itu harus dilakukan. Tidak bisa tidak," katanya.
Menurut Presiden kekurangan yang ada dari pembangunan lumbung pangan tersebut akan dievaluasi. Namun Presiden menegaskan bahwa Lumbung pangan sangatlah penting untuk menghadapi krisis pangan.
"Jadi semuanya akan diperbaiki dan semuanya harus dievaluasi, dikoreksi, harus diulang. Kalau kita enggak berani, baru gagal pertama sudah mundur, sampai kapanpun lupakan," ujarnya.
Eks Gubernur DKI Jakarta ini juga mengatakan membangun food estate atau lumbung pangan tidak semudah yang dibayangkan.
"Supaya tahu membangun food estate, membangun lumbung pangan itu tidak semudah yang bapak/ibu bayangkan," kata Jokowi.
Baca juga: Beda Pandangan Sekjen dan Ketua PDIP Soal Food Estate Kejahatan Lingkungan
Menurut Presiden membangun lumbung pangan tidak bisa langsung jadi sempurna. Biasanya tanaman pertama akan gagal. Setelah itu hasil produksi tanaman kedua tidak maksimal.
"Tanaman pertama biasanya gagal, nanam kedua masih paling-paling bisa berhasil 25 persen. Ketiga, baru biasanya keenam ketujuh itu baru pada kondisi normal. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan," katanya.
Misalnya kata Jokowi saat membangun lumbung pangan yang berada di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Lumbung pangan di lokasi tersebut baru disebut agak baik usai penanaman yang ketiga.
"Tiga kali itu baru bisa. Agak lebih baik. Belum baik. Agak lebih baik," katanya.
Begitu juga kata Presiden dengan lumbung pangan yang berada di Pulau Pisang Kalimantan Tengah. Lumbung Pangan di lokasi tersebut belum berada pada kondisi normal.
"Masih mungkin separuhnya (maksimal). Yang di Gunung Mas Juga masih sama," katanya.
Oleh karena itu kata Presiden membangun lumbung pangan tidak semudah yang dibayangkan. Menurutnya pasti ada masalah di lapangan saat membangun untuk pertama kalinya.
Kejahatan Lingkungan Hidup
Sebelumnya Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan proyek food estate atau lumbung pangan merupakan bagian dari kejahatan lingkungan hidup.
Hal itu terkait temuan soal Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang adanya dugaan uang hasil kejahatan lingkungan sebesar Rp 1 triliun mengalir ke partai politik (parpol).
"Kami mengapa memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate," kata Hasto.
Hasto menuturkan dalam praktiknya disalahgunakan lantaran banyak hutan-hutan ditebang habis.
"Tetapi dalam praktik pada kebijakan itu (food estate) ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estatenya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujarnya.
Baca juga: Hasto PDIP: Hutan Ditebang, Program Food Estate Adalah Kejahatan Terhadap Lingkungan
Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) ini mengajak semua pihak pentingnya merawat bumi Pertiwi Indonesia. Karenanya, Hasto mengingatkan masyarakat untuk mencari calon pemimpin yang memiliki rekam jejak merawat bumi Pertiwi Indonesia.
"Mari kita cari pemimpin yang betul-betul punya track record dalam merawat Pertiwi, merawat kehidupan dalam merawat kehidupan, di dalam membangun masa depan yang berkemajuan bagi seluruh komponen bangsa," ujarnya.
Gelontorkan Anggaran
Presiden Jokowi juga sempat menyinggung program food estate saat pidato di RUU APBN Tahun 2024 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/8). Jokowi menyampaikan pemerintah kembali menggelontorkan alokasi anggaran sebesar Rp188 triliun dalam strategi transformasi di bidang ketahanan pangan.
Baca juga: Sekjen PDIP Kritik Keras Program Food Estate, Serang Jokowi dan Prabowo?
Salah satu prioritas alokasinya diperuntukkan bagi pengembangan kawasan food estate dan penguatan cadangan pangan nasional. "Strategi transformasi di bidang ketahanan pangan dialokasikan sebesar Rp188 triliun," kata Jokowi.
Selain itu alokasi anggaran juga diprioritaskan untuk peningkatan ketersediaan akses dan stabilisasi harga pangan hingga dukungan pembiayaan dan perlindungan usaha tani.
Baca juga: Sekjen PDIP: Food Estate Bagus, Hanya Implementasinya Tidak Baik
"Yang diprioritaskan untuk peningkatan ketersediaan akses dan stabilisasi harga pangan, peningkatan produksi pangan domestik, penguatan kelembagaan petani, dan dukungan pembiayaan serta perlindungan usaha tani, percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan, serta pengembangan kawasan food estate dan penguatan cadangan pangan nasional," ungkap dia.(Tribun Network/den/fik/wly)