TRIBUNNEWS.COM, - Badan Pangan PBB, Food and Agriculture Organization (FAO) memperingatkan negara – negara di Asia untuk bersiap menghadapi bencana inflasi pangan.

Peringatan tersebut dilontarkan FAO usai harga beras di pasar Asia mengalami lonjakan tajam selama beberapa pekan terakhir, hingga harganya mencapai level tertinggi dalam 12 tahun.

"Harga beras global sangat mengkhawatirkan. Yang jelas adalah volatilitas harga pangan akan terus berlanjut dalam beberapa bulan mendatang," kata Direktur Senior Bank Pembangunan Asia Qingfeng Zhang, Rabu (23/8/2023).

Baca juga: 21 Juta Keluarga Bakal Dapat Bansos Beras Pada Oktober-Desember 2023, Disalurkan Bulog dan PT Pos

Kenaikan harga beras di pasar Asia mulai terjadi pasca Perdana Menteri India Narendra Modi memberlakukan pembatasan ekspor beras basmati.

Pembatasan ini diberlakukan Modi untuk menjaga stok beras dalam negeri menyusul sentra-sentra produksi beras seperti Punjab dan Haryana India mengalami gagal produksi akibat cuaca ekstrem.

Kondisi serupa juga terjadi pada Thailand selaku pengekspor beras terbesar kedua di Asia, dalam laporan tertulisnya pemerintah setempat menjelaskan negaranya tengah dilanda gelombang panas El Nino.

Kondisi ini yang membuat para petani gagal melakukan produksi hingga pasokan beras putih dengan butiran panjang khas Thailand menjadi langka dan harganya melesat naik menjadi 648 dolar AS per ton, paling mahal sejak Oktober 2008.

“Thai white rice atau kategori beras putih dengan butiran panjang melonjak 50 persen dalam setahun terakhir, lantaran curah hujan di bawah 40 persen dan cuaca kering mengancam produksi di Thailand sebagai produsen beras terbesar kedua di Asia,” jelas Asosiasi Eksportir Beras Thailand.

Belum diketahui sampai kapan fenomena el nino akan terus menghantam Asia, namun apabila bencana kemarau akibat el nino berlangsung dalam jangka waktu yang lama maka sejumlah negara Asia dan Afrika kemungkinan besar akan mengalami krisis pangan.

Mengingat Thailand dan India sendiri menjadi pemasok beras terbesar di Asia, dimana dalam setahun terakhir Thailand sanggup mengekspor lebih dari 8 juta ton beras untuk pasar Asia. Sementara India menyumbang ekspor 21,5 juta ton beras per tahun.

“Filipina sebagai akan negara yang paling rentan terhadap lonjakan harga pangan, karena tingginya porsi pangan dalam keranjang inflasi harga konsumen sebesar 34,8 persen dan beras menyumbang 8,9 persen dari keranjang tersebut,” jelas ekonom Asal Asia, Nomura.

Sebagai informasi krisis pangan akibat gelombang panas El Nino bukan kali pertama yang dialami Asia, pada tahun 2010 hingga 2012 silam sejumlah negara di Asia pernah dilanda krisis pangan.

Bank Pembangunan Asia memperkirakan kenaikan harga pangan internasional mencapai 30 persen pada 2011.Imbas bencana pangan tersebut, sebanyak 64,4 juta orang di Asia dinyatakan masuk kedalam jurang kemiskinan.

Stok Beras

Terpisah, mengutip data Panel Harga Badan Pangan Nasional harga beras premium naik Rp840 atau 6,10 persen, menjadi Rp14.620 per kg.

Harga beras medium naik Rp530 atau 4,38% menjadi Rp12.640. Sedangkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional mencatat harga beras kualitas medium I naik Rp100 menjadi Rp13.700 per kilogram (kg).

Sedangkan untuk jenis lainnya terpantau masih stabil. Harga beras kualitas medium II Rp13.400 per kg, beras kualitas super I Rp14.950 per kg, dan beras kualitas super II
Rp14.400 per kg.

Adapun kenaikan ini sudah disuarakan oleh para pedagang yang mulai protes karena mahalnya harga beras.

Pedagang pasar juga mengaku sulit mendapat pasokan. Ketua Bidang Penguatan Usaha dan Investasi DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Ahmad Choirul Furqon menyatakan kekecewaannya kepada pemerintah.

“Kami pedagang sangat kecewa dengan pemerintah yang tidak dapat memberikan kepastian barang untuk para pedagang,” ujar dia.

Baca juga: Dituding Jadi Penyebab Krisis Pangan, India Klarifikasi Tidak Pernah Larang Ekspor Beras

Sebab, harga beras terus meningkat dan pedagang pasar pun semakin kesulitan mendapat pasokan dari petani, penggilingan, maupun agen.

Saat ini, harga beras di sejumlah pasar tradisional di Jakarta meningkat dengan kualitas medium dijual rata-rata seharga Rp 10.000 per kilogram.

Lebih lanjut, Furqon menegaskan, seharusnya pemerintah melalui kementerian terkait mampu memberikan solusi, sehingga harga jual dari petani tidak tinggi.

Ia bilang, pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) harusnya dapat memberikan bantuan kepada para petani. Sehingga, stabilitas harga beras di pasar
dapat terjaga.

Ke depan, IKAPPI akan berkoordinasi dengan lembaga terkait, baik Kementan, Kementerian Perdagangan, serta BUMN yang berkaitan seperti PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), dan Bulog guna memberikan keterjaminan stok dan stabilitas harga beras di pasar.

Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Bulog juga dipastikan dalam kondisi yang cukup.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, stok CBP telah diamankan sebanyak 1,6 juta ton.

Stok CBP tersebut, kata Arief, telah dipersiapkan dalam rangka penyaluran bantuan pangan dan stabilisasi harga.

"Kami sampaikan bahwa stok beras di Bulog ada dan cukup untuk bantuan pangan dan stabilisasi harga, jumlah 1,6 juta ton beras secured sesuai arahan Bapak Presiden dalam ratas sebelumnya," kata Arief.

Arief mengatakan, stok CBP ini akan terus bertambah seiring penyerapan gabah/beras yang terus dilakuan oleh Perum Bulog.

Dengan stok beras yang tersedia, ia meminta masyarakat berbelanja secara bijak dan membeli bahan pangan secukupnya untuk keperluan sehari-hari.

“Kami mengimbau kepada masyarakat untuk belanja bijak sesuai keperluan dan stop boros pangan," ujar Arief.

"Saya tegaskan bahwa stok beras yang ada di Perum Bulog aman dan cukup untuk keperluan bantuan pangan dan stabilisasi harga," lanjutnya.

Bansos Beras

Pemerintah akan kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras pada Oktober, November, dan Desember 2023.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, penyaluran bantuan ini akan dilakukan melalui dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perum Bulog dan PT Pos Indonesia.

Adapun target dari penerimanya adalah 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di seluruh provinsi dengan volume masing-masing 10 kg beras.

"Pemerintah akan melakukan kegiatan bantuan pangan berupa beras kepada 21,353 juta KPM dan akan didistribusikan segera melalui Bulog dan PT Pos Indonesia," kata Arief.

Sesuai arahan Presiden Jokowi, ia mengatakan bantuan pangan beras ini akan kembali digelontorkan untuk masyarakat berpendapatan rendah.

"Ini salah satu upaya membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujar Arief.

Bantuan tersebut sama seperti tahap pertama yang berlangsung pada April – Mei 2023.

Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkapkan, penyaluran bantuan pangan beras kepada masyarakat berpendapatan rendah telah rampung 100 persen pada tahap pertama.

Penyaluran ini dilakukan selama tiga bulan dan menyasar pasa 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 38 Provinsi dengan jumlah total mencapai 640 ribu ton
beras.

Dikatakan Arief, pengajuan penambahan periode bantuan pangan ini diharapkan memperkuat upaya pengendalian inflasi ke depan.

"Upaya pemberian bantuan pangan ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden, yang menekankan jajarannya untuk terus berfokus menjaga stabilitas ketahanan pangan dengan menjaga daya beli masyarakat," ucap dia.

Arief menyampaikan, proses penyaluran beras selama tiga bulan ini mengalami berbagai tantangan.

Kata dia, mulai dari validasi data KPM hingga kondisi akses distribusi ke daerah-daerah terpencil khususnya di provinsi-provinsi baru seperti Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah.

Untuk itu, seiring dengan berkembangnya sistem pemerintahan di daerah tersebut, Arief mendorong penguatan sistem logistik pangan yang dapat menopang stabilitas pasokan pangan di wilayah tersebut.

"Bantuan pangan beras berfungsi sebagai bantalan, sehingga keberadaannya sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama 21,353 juta Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang masuk dalam program bantuan ini," ungkapnya.

Terakhir, Arief mengatakan keberhasilan penyaluran bantuan pangan beras tersebut merupakan buah dari sinergi dan kolaborasi seluruh pihak terkait baik unsur kementerian/lembaga, BUMN, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, asosiasi, hingga Satgas Pangan Polri.

"Terima kasih atas sinergi dan kolaborasi yang dibangun selama ini khususnya Perum Bulog dan PT Pos Indonesia, DNR logistic, Pemda, satgas pangan serta stakeholder terkait lainnya, sehingga penyaluran bantuan pangan beras selama tiga bulanan ini telah berjalan dengan baik," ujarnya.(Tribun Network/daz/yun/wly)