Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkap pihaknya tak menggunakan jasa konsultan asing dalam membangun ekosistem baterai kendaraan listrik.
Ia mengatakan, pembangunannya murni hanya melibatkan pihak dari Kementerian Investasi. Tak ada campur tangan asing.
"Saya jujur saja, untuk mendesain ini tidak pakai konsultan asing. Tidak ada konsultan asing untuk mendesain ini. Murni tim dari Kementerian Investasi yang semuanya tidak punya background dari barang ini," kata Bahlil dalam acara diskusi di Jakarta, dikutip pada Rabu (30/8/2023).
Baca juga: Bawa Dua Produsen Baterai Besar di Dunia ke Indonesia, Bahlil Cerita Pernah Adu CATL dan LG
Menurut dia, pihak asing tak selamanya bagus. Bahlil pun heran kenapa banyak orang di dalam negeri menganggap asing paling hebat.
"Jadi menurut saya, setelah saya selesai mengurus ini, asing itu tidak selamanya bagus juga," ujar Bahlil.
Mantan Ketua Umum HIPMI itu kemudian mencontohkan ketika pihaknya berhasil meneken investasi 9,8 miliar dolar AS dari LG untuk membangun pabrik baterai kendaraan listrik di Kawarang.
"Saya melakukan deal investasi 9,8 miliar USD itu sebelum saya sampai Korea, sekalipun saya tidak mengerti bahasa Korea, bisa itu menyelesaikan. Tanpa mengeluarkan sekian juta US dollar untuk konsultan. Enggak ada. Zero," kata Bahlil.
Ia kemudian menegaskan bahwa dalam ekosistem baterai kendaraan listrik di Indonesia juga tidak dikuasai pihak asing.
"Jadi saya ingin mengatakan bahwa investasi ekosistem baterai mobil tidak dikuasai oleh asing, tapi kita memanfaatkan teknologi dan market asing," ujar Bahlil.
Baca juga: Pengguna iPhone 14 di Amerika Serikat Keluhkan Penurunan Daya Tahan Baterai, Ini Tanggapan Apple
Ia mengatakan bahwa investasi dari China dan Korea di ekosistem baterai mobil listrik di RI juga dimiliki oleh pemerintah Indonesia.
"51 persen saham hulunya di tambangnya (dimiliki) BUMN. Kemudian di prekursor, katoda, battery cell, dan HPAL rata-rata 25-30 persen milik BUMN," ujar Bahlil.