Baca tanpa iklan
Kurangi Polusi
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah berencana akan memensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagai upaya mengurangi polusi udara serta peralihan transisi energi.
Baca juga: Hadir di Indonesia Sustainabilty Forum, Arsjad Rasjid Singgung soal Polusi di Jakarta
Namun, untuk melakukan hal tersebut tentunya tidak mudah karena membutuhkan biaya cukup besar mencapai 100 miliar dollar AS atau Rp 1.529 triliun.
"Sekarang sedang dikaji dengan baik. Seperti saya katakan tadi, early retirement (pensiun lebih awal) akan kita lakukan. Tapi siapa yang bayar?" katanya ditemui dalam CEO Forum of ASEAN Bloomberg, Jakarta, Rabu (6/9/2023).
"Jika Anda melihat kembali hasil G20, dana (transisi energi dari JETP ke RI) 20 miliar dollar AS. Tapi kenyataannya, menurut saya bisa mencapai 100 miliar dollar AS. Lalu bagaimana kita menghadapi yang satu ini, bahkan yang 20 miliar dollar AS hingga saat ini kami belum melihat banyak kemajuannya," sambung Luhut.
Luhut menambahkan, China membutuhkan waktu 20 tahun untuk proses transisi energi dan Indonesia akan mencontohnya.
"Lihat China itu, 20 tahun baru bisa selesaikan. Terakhir itu 2013 sampai 2017, 4 tahun itu mereka intensif sekali, kita juga akan nanti begitu," ucapnya.
Indonesia, bersama negara G20 telah menyepakati skema pendanaan transisi energi yang disebut sebagai Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan (Just Energy Transition Partnership atau JETP) dengan target nilai investasi 20 miliar dollar AS yang setara dengan Rp 300 triliun.
Rencana investasi dan detil PLTU mana yang akan dipensiunkan dini melalui skema JETP masih akan dirampungkan dalam 6 bulan.
Untuk itu, sangatlah penting memastikan proses ini akan berjalan secara transparan dan partisipatif agar tidak mencederai prinsip utama kerja samanya yaitu, berkeadilan.
Skema pendanaan JETP terdiri atas 10 miliar dollar AS yang berasal dari pendanaan publik berupa pinjaman lunak dan hibah dan 10 miliar dollar AS lainnya berasal dari pendanaan swasta yang dikoordinatori oleh Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), yang terdiri atas Bank of America, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Macquarie, MUFG, and Standard Chartered.
Baca juga: Satgas Penanggulangan Polusi Udara Polda Metro Sidak 2 Pabrik di Tangerang, Cek Standarisasi Asap
Perlu Libatkan Pemerintah Daerah
Salah satu program pendanaan transisi energi dalam Just Energy Transition Partnership (JETP) adalah pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.
Pensiun dini PLTU batu bara perlu melibatkan berbagai unsur, salah satunya pemerintah daerah. Pasalnya, pensiun dini PLTU batu bara akan berdampak terhadap berbagai indikator ekonomi di daerah tempatnya beroperasi.