“Oleh karena itu, prioritas pemerintah kan memutuskan mana yang terbaik untuk rakyat, terbaik untuk perekonomian rakyat. Artinya, membiarkan pengguna kendaraan pribadi rugi atau membiarkan logistik rugi. Mana yang paling prioritas?” katanya mempertanyakan terkait kebijakan pelarangan angkutan logistis pada ssat libur besar.

Dia menegaskan bahwa yang seharusnya diutamakan itu sesuai Undang-Undang Jalan adalah kelancaran angkutan barang atau logistik.

“Kan harusnya yang logistik yang harus diutamakan. Kalau kendaraan pribadi tiga hari di jalan itu tidak apa-apa. Tapi, kalau angkutan logistik itu macet berhari-hari di jalan apalagi kalau sampai dilarang yang sebenarnya itu menjadi haknya, itu akan sangat merugikan kita secara ekonomi,” ucapnya.

Baca juga: APBN 2024 akan Perkuat Kinerja Logistik Nasional untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Yang harus dilakukan pemerintah pada saat libur besar itu sesuai Undang-Undang Jalan itu seharusnya menyarankan kendaraan pribadi untuk mengatur jadwal mudik mereka agar tidak menyebabkan kemacetan di jalan.

“Pemerintah harus mengumumkan dulu kepada masyarakat jauh-jauh hari sebelumnya agar tidak mudik pada waktu yang bersamaan untuk menghindari kemacetan di jalan. Jadi, bukan yang dibatasi itu malah industri tapi harusnya kendaraan pribadi,” ucapnya.

Menurut Suripno, seharusnya pemerintah tidak malah memberikan prioritas kepada kendaraan pribadi dibanding angkutan logistik. Apalagi di saat-saat ekonomi Indonesia yang sempat terpuruk akibat pandemi baru-baru ini.

“Kalau dilakukan pelarangan angkutan logistik saat liburan, yang terjadi logistik jadi jebol. Biayanya semakin tinggi. Karena apa? Pemerintahnya nggak mendukung. Yang harus menyesuaikan itu kendaraan pribadinya bukan malah angkutan logistiknya. Saya melihat banyak yang secara konsep itu bertentangan karena karena pencitraan,” katanya.