Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Choirul Arifin
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah diminta segera menurunkan biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi di Indonesia, karena dari tahun ke tahun BHP terus naik dan memberatkan operator seluler untuk melakukan ekspansi bisnis.
Di sisi lain, bisnis seluler di Indonesia makin stagnan.
"Revenue operator seluler dalam 5 tahun terakhir hanya 5,6 persen, pendapatan ini lebih rendah dari biaya hak penggunaan frekuensi yang mencapai 12 persen lebih," ungkap Wakil Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Merza Fachys di acara diskusi Selular Business Forum 2023 di Jakarta, Senin, 14 November 2023.
Baca juga: Mantan Direktur Huawei Divonis 6 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Tower BTS Kominfo
Dia mengatakan, rata rata pemakaian per user saat ini meningkat pesat dibanding 5 tahun yang lalu.
"Naik tiga kali lipat dari tahun ke tahun , tapi pertumbuhan revenue operator tidak lebih dari 5 persen," ujarnya.
Maka itu ATSI berharap kepada Pemerintah melakukan penyesuaian atas BHP frekuensi dan operator seluler perlu melakukan adjustement, seperti menekan pengeluaran biaya yang lebih rendah dan memacu revenue.
"Tapi ada biaya yang kami tidak bisa kontrol tanpa bantuan pemerintah yakni regulatory charge yang naiknya signifikan. BHP naik 12 persen lebih per tahun dalam 1 dekade ini," ungkap Merza Fachys.
Padahal yang wajar regulatory charge seharusnya di bawah 10 persen.
Merza Fachys mengibaratkan kondisi bisnis operator seluler di Indonesia saat ini serupa dengan kondisi tenaga kesehatan (nakes) saat pandemi Covid-19.
Kondisi tersebut mengacu pada hasil kajian yang Global System for Mobile Communications Association atau GSMA keluarkan.
Kajian tersebut oleh ATSI sudah dilaporkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) hingga Presiden Joko Widodo.
Baca juga: MASTEL: Transformasi Digital di Sektor Layanan Publik Perlu Kecepatan Data
"Ini yang wajib diperhatikan pemerintah supaya operator seluler yang menjadi tulang punggung perekonomian digital justru harus menjadi korban,” sambungnya.
Direktur Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kominfo Denny Setiawan menyebut pemerintah menyadari permasalahan yang ada dalam operator seluler di Indonesia.
“Pak Menteri (Kominfo) sudah bertemu para CEO sudah berproses untuk menyiapkan sejumlah aturan yang tidak memberatkan siapapun dan tidak menurunkan kualitas layanan seluler maupun internet kita,” ujarnya.
“Untuk mencapai 5G, hal yang pertama akan Kominfo lakukan tentu saja dengan melelang spektrum 700 Mhz dan 26 Ghz yang sedang pemerintah godok peraturannya,” ujarnya.
Baca juga: Ketua Mastel: Merger Hanya Langkah Awal Selamatkan Operator, Untuk Berjaya Harus Lebih Inovatif
Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Mastel Sigit Puspito Wigati Jarot menekankan ada tiga isu penting dalam lelang spektrum.
“Pertama, harganya harus terjangkau dan kemudian idealnya hanya satu pemenang tetapi pemenang wajib lakukan sharing kepada yang lainnya. Ketiga adalah pengalaman pengguna yang menyenangkan sehingga semakin semangat menggunakan 5G,” kata Sigit.
"Indonesia harus sgera adopsi 5G, kalau ggak akan ketinggalan dengan negara lain dan kehilangan relevnsi. Tapi harus perhatian level playing field," imbuh Sigit.
Executive Secretary to PIDI 4.0 (Pusat Industri Digital Indonesia) Kementerian Perindustrian Mareta Pratiwi berpendapat, implementasi teknologi 5G akan sangat mendukung kebijakan industry 4.0 di Kemenperin.
"Teknologi 5G menjadi enabler penerapan 4.0, menurunkan cost bagi industri manufaktur. Ericsson Global 2017 pernah membuat kajian, potensi bisnis 5G akan banyak yang bakal berkembang. Seperti memacu pendapatan bagi industri ICT," ujarnya.
Teknologi 5G menurutnya berpotensi meningkatkan produk domestik bruto (PDB) manufaktur global 4 persen atau hanya di bawah 740 miliar USD.
“Bisnis potensi 5G ini sudah diprediksi sejak 2019 dan sangat luar biasa, bisnis yang sangat menjanjikan. Hal ini sebenarnya peluang bagi dunia teknologi dan butuh implementasi jaringan teknologi 5G,” ungkap Mareta.
Seluler Business Forum 2023 mengangkat tema Lelang Spektrum 700 Mhz dan 26 Ghz, Upaya Mendorong Penetrasi 5G.
Kementerian Komunikasi dan Informatika saat ini tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi 700 MHz dan 26 GHz.
Kedua spektrum yang sudah idle tersebut dapat digunakan untuk mendukung layanan mobile broadband, khususnya mendorong penetrasi 5G.
Penggunaan kedua frekuensi tersebut memberikan peluang bagi operator untuk memperluas layanan 5G yang selama ini seolah jalan di tempat, sekaligus memonetisasi berbagai use case yang kelak berkembang.
CEO Selular Media Network, Uday Rayana mengatakan acara diskusi Selular Business Forum berupayamendorong perubahan mekanisme lelang spectrum sesuai dengan kondisi dan kebutuhan operator selular saat ini.
"Baik dari sisi harga, metode lelang, waktu pembayaran BHP frekuensi, hingga perlunya insentif bagi operator," ujar Uday.
"Dengan adanya diskusi ini, kami harapkan ada kejelasan terkait lelang spektrum 700 Mhz dan 26 Ghz hingga mendorong penetrasi 5G di Indonesia," ujarnya.