Laporan Wartawan Tribunnews.com, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Forum Komunikasi Industri Pertahanan (Forkominhan) Marsekal Madya (Purn) Eris Herryanto mengatakan, Indonesia menghadapi kompleksitas pembangunan industri pertahanan (INHAN) nasional.

Karena itu, penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) mengenai kemandirian industri pertahanan Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis (14/12/23), bertujuan merumuskan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan guna memajukan sektor industri pertahanan di Indonesia dari berbagai pemangku kepentingan, membahas isu-isu krusial terkait kemandirian dan perkembangan industri pertahanan di tanah air.

Baca juga: Pengembangan Industri Pertahanan Indonesia Masih Hadapi Tantangan  

Acara yang dihadiri sejumlah pejabat tinggi dari berbagai institusi terkait ini menyoroti urgensi kolaborasi lintas sektor, melibatkan pemerintah, TNI, dan industri. Forkominhan berkomitmen untuk terus memainkan peran aktif dalam mendorong kerjasama dan inovasi guna mencapai tujuan kemandirian industri pertahanan Indonesia.

Marsdya (Purn) Eris juga menegaskan pentingnya hubungan erat antara pengguna, industri pertahanan, dan pembuat kebijakan untuk merealisasikan kemandirian tersebut di masa mendatang.

Acara ini tidak hanya menjadi ajang diskusi, tetapi juga peluang untuk para peserta memperoleh perkembangan terbaru mengenai industri pertahanan. Forkominhan secara khusus mengundang Professor Man Ki Kim, Program Director IBC dan Publik Procurement Management Program dari KAIST Business College, Korea Selatan, sebagai pembicara utama. Prof. Kim memberikan wawasan mengenai kebijakan-kebijakan terkini di bidang pertahanan, dengan menyoroti pengalaman Korea Selatan dalam mencapai kemandirian industri pertahanan.

"Saya ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Profesor Kim atas kesempatan ini. Kita semua diundang untuk dapat memperoleh perkembangan terbaru mengenai industri pertahanan, serta mendiskusikan kebijakan-kebijakan yang relevan untuk menekankan pentingnya membangun ekosistem industri pertahanan yang kuat dan mandiri,” ujar Marsdya (Purn) Eris Harryanto mewakili Forkominhan.

Baca juga: Jenderal Agus Subiyanto Janjikan Modernisasi Alutsista TNI dengan AI

Di dalam sesi paparanya, Prof Kim menjelaskan strategi Pemerintah Korea Selatan (Korsel) menacu industri pertahanannya. “Meskipun Anda telah mendengar banyak tentang upaya Korsel dalam industri pertahanan dan ekspor, saya akan membahas detail seperti K-21 Boramae, tank Howitzer K-9, dan kapal angkatan laut," ujarnya.

Menurut Prof Kim, ini merupakan kebijakan yang telah berakar dalam strategi ekonomi jangka panjang, perencanan dan implementasi. selain itu pemerintah Korsel juga membuat kebijakan terkait dengan Klaster pertahanan untuk saling terhubung dengan kompleks industri strategis. “Ini berdasarkan pengalaman saya dalam kontraktor pertahanan dengan Departemen Pertahanan Amerika Serikat, saya akrab dengan pengadaan, akuisisi, regulasi regional, dan lainnya,” ungkapnya.

Lebih jauh Prof Kim memberikan saran kepada Pemerintah Korea dan Amerika Serikat tentang pengadaan bersama melibatkan 28 negara. "Saya juga terlibat dalam berbagai tugas pemerintah dan memberikan kontribusi besar untuk inovasi teknologi pertahanan. Sekarang, mari kita lihat Korsel," ujarnya.

"Perjalanan dari negara yang dilanda perang pada tahun 1950 hingga keadaannya saat ini luar biasa. Transformasi ini tidak semata-mata karena industri pertahanan, namun juga melibatkan kemauan politik, strategi, dan yang sangat penting, rencana ekonomi yang dieksekusi setiap lima tahun," kata dia.

“Pemerintah memfokuskan industri selama periode tertentu, mendorong konglomerat besar untuk berspesialisasi, sehingga menghindari persaingan internal. Alokasi sumber daya nasional yang strategis ini adalah kebijakan kunci. Sebelum mencoba klaster pertahanan, Korea memulai kompleks industri, aspek penting untuk memahami perkembangannya.” ujar Prof Kim.

Baca juga: Anies Bicara Alutsista Pertahanan: Orientasinya Fungsi dan Teknologi, Bukan Jumlahnya

Seperti kita ketahui, Pemerintah Korsel telah menginvestasikan secara besar-besaran R & D dalam dukungan institusional, penelitian dan pengembangan, dan investasi asing bagi Industri Strategisnya. Hal ini berbeda dengan Indonesia, yang menurut Prof Kim, pemerintah Indonesia tidak merasa memiliki ancaman dari pihak luar.

“Kami Korsel memiliki ancaman dari Korea Utara, menjadikan industri pertahanan sebagai masalah kelangsungan hidup. Polandia, sebagai contoh, memilih tank produksi Korsel karena hanya Korsel yang bisa mengirimkannya dalam waktu tiga bulan berkat pesanan yang sudah ada," ungkap Prof Kim menjelaskan kondisi penjualan tank berdasarkan kesepakatan dengan Polandia yang akan membeli 180 tank buatan Hanhwa Defense senilai 2,4 miliar dolar.