TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 ditutup defisit sebesar Rp 347,6 triliun dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Sri Mulyani bilang, nilai defisit tersebut lebih kecil dari yang ditargetkan dalam APBN 2023 sebesar Rp 598,2 triliun serta target yang tertera pada Perpres Nomor 75 Tahun 2023 sebesar Rp 479,9 triliun.

"Realisasi defisit kita jauh lebih kecil yaitu Rp 347,6 triliun, defisit kita hanya 1,65 persen
dari PDB," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa (2/1/2024).

Dia juga mengatakan, pendapatan negara sepanjang tahun 2023 sebesar Rp 2.874,3 triliun. Jumlah ini setara 112,6 persen terhadap target APBN 2023 sebesar Rp 2.463 triliun.

Sedangkan dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2023, jumlah pendapatan negara itu setara
105,2 persen dari nilai yang ditargetkan sebesar Rp 2.637,2 triliun.

Selain itu, realisasi belanja negara sepanjang tahun 2023 ini tercatat Rp 3.121,9 triliun atau 102 persen dari target APBN 2023 sebesar Rp 3.061,2 triliun.

Baca juga: Utang Pemerintahan Jokowi Makin Menggunung, Tembus Rp 8.041 Triliun

Sementara dalam Perpres 75/2023 realisasi belanja negara itu setara 100,2 persen dari Rp 3.117,2 triliun.

"APBN kita sudah ahead the curve, pencapaian kita jauh lebih cepat dari yang kita
perkirakan atau kita desain bahkan semenjak tahun 2022," kata Sri Mulyani.

"APBN kita menunjukkan kinerja yang sangat solid dan kredibel, kredibilitasnya
melonjak sangat tinggi," lanjutnya.

Sementara untuk realisasi keseimbangan primer sepanjang 2023 ini tercatat surplus Rp
92,2 triliun. Jumlah ini tercatat positif dibandingkan tahun 2022 lalu yaitu sebesar Rp
74,1 triliun.

"Dalam satu tahun pembalikan dari negatif Rp 74,1 triliun ke positif Rp 92,2 triliun ini adalah cerita positif yang luar biasa dari story dari APBN kita, dengan penerimaan kita bagus, belanja kita jaga, momentum defisit lebih rendah, keseimbangan primer kita positif, maka pembiayaan kita juga turun drastis," jelasnya.

Untuk penerimaan pajak sepanjang 2023 mencapai Rp 1.869,2 triliun atau 108,8
persen dari target APBN awal atau 102,8 persen dari Perpres Nomor 75 Tahun 2023.

Baca juga: Sri Mulyani Beberkan Kunci Pertumbuhan Ekonomi 2024: Jangan Sampai APBN Jadi Sumber Masalah

Menurut Sri Mulyani, capaian itu sekaligus mencetak hattrick selama tiga tahun
berturut-turut jumlah penerimaan pajak melampaui target mulai 2021, 2022 sampai
2023.

"Penerimaan pajak 2023 ini istilahnya hattrick, 3 kali goals berturut-turut dari 2021,
2022-2023 semuanya di atas 100 persen. Ini kinerja yang harus terus kita jaga nanti
dengan korteks kita sudah selesai reform di tempat pajak kita berharap di Direktorat
Jenderal Pajak juga akan meningkat," kata Sri Mulyani.

Berdasarkan catatan Menkeu Sri Mulyani dalam paparannya, penerimaan pajak PPh
Non Migas tumbuh 7,9 persen atau sebesar Rp 993 triliun. Jumlah ini melampaui 101,5
persen dari target.

Baca juga: Realisasi Penyaluran BBM Bersubsidi Diprediksi Akan Bengkak, Bagaimana APBN? Ini Kata Kemenkeu

Kemudian, PPN dan PPnBM sebesar Rp 764,3 triliun atau 104,6 persen dari target. Sri Mulyani bilang, penerimaan pajak ini tumbuh double digit 11,2 persen.

Sedangkan PBB dan Pajak lainnya sebesar Rp 43,1 triliun atau 114 persen dari target
dan tumbuh tinggi sebesar 39,2 persen.

"Jadi 3 komponen PPN PPnBM, PPH nonmigas, dan PBB pajak lainnya semuanya growth nya positif bahkan dua adalah double digit yang sangat tinggi," paparnya.

Untuk PPH Migas mengalami penurunan yang cukup dalam sebesar -11,6 persen atau
hanya mencatat Rp 68,8 triliun sepanjang 2023.

"Karena tadi harga komoditas migas turun dan juga dalam hal ini ada beberapa faktor mengenai penerimaan yang tidak berulang, yaitu waktu terjadinya teks amnesti yang kedua atau PPS program pengungkapan sukarela Tahun 2022 yang tidak berulang lagi," ungkap Sri Mulyani.

Anggaran IKN

Dalam paparan tersebut, Menkeu juga menjabarkan mengenai realisasi anggaran
pembangunan Ibu Kota Nusantara(IKN). Kata dia realisasi anggaran IKN 2023 sebesar
Rp 26,7 triliun atau 97,6 persen dari pagu anggaran.

Berdasarkan paparan, jumlah tersebut terdiri dari klaster infrastruktur Rp 23,8 triliun dan
klaster non infrastruktur sebesar Rp 2,9 triliun.

"IKN tahun ini kita belanjakan Rp 26,7 triliun. Itu anggaran total untuk tahun ini Rp 27,4 triliun. Apa saja ini? Yang Ro 23,8 triliun untuk infrastruktur terutama mulai dari komplek dari istana dan pemerintahan pusat di kawasan intinya," kata Sri Mulyani.

Untuk klaster infrastruktur ini meliputi pembangunan tower rumah susun untuk Aparatur
Sipil Negara (ASN). Kemudian, pembangunan jalan tol, pembangunan jembatan,
pembangunan bendungan dan penanganan banjir.

"Kemudian yang non infrastruktur atau non bangunan itu untuk fungsi koordinasi,
perencanaan pemindahan IKN, rekomendasi kebijakan, dukungan pengamanan
terutama untuk Polri, dan operasional dari otorita IKN itu masuk non infrastruktur," ujar
Menkeu.

Di tahun 2022 pembiayaan untuk IKN tercatat sebanyak Rp 5,5 triliun. Artinya, terjadi peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya.

"Kalau kita lihat dari tahun 2022, kita sudah belanja Rp 5,5 triliun untuk IKN. Tahun 2023 itu naik cukup besar Rp 26,7 tahun depan lebih besar lagi Rp 40,6 Triliun. Ini terutama untuk basic infra sampai IKN nya bisa terbangun," kata dia.

Alokasi Gaji PNS

Menkeu juga menyatakan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengeluarkan
anggaran sebanyak Rp 260,9 triliun sepanjang 2023 untuk kebutuhan Aparatur Sipil
Negara ASN/PNS.

"Untuk pegawai tahun 2023 kita membelanjakan Rp 260,9 triliun. Ini relatif hampir stagnan 1,2 persen saja tumbuhnya tipis," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani merincikan, anggaran PNS terdiri dari pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp 173,8 triliun. Jumlah ini tumbuh 1,5 persen.

Sedangkan untuk tunjangan kinerja (tukin), honorarium, lembur dan lain-lain sebesar Rp 87,1 triliun atau naik 0,8 persen.

"Belanja K/L yang meningkat terutama karena kita bayar tunjangan profesi guru dan
dosen yang diberikan THR Gaji ke 13 sebesar 50 persen, sebelumnya mereka tidak
mendapatkan," ungkap Sri Mulyani.

Sementara itu, terkait belanja pegawai terbesar yaitu anggaran untuk Polri yakni naik 2,2 persen, Kementerian Agama naik 4,5 persen, Kementerian Keuangan sebesar 0,6 persen, Mahkamah Agung naik tipis 0,3 persen dan Kementerian Kesehatan naik 2,8 persen.

"Ini kira-kira K/L yang masih punya growth dari sisi belanja pegawainya. Kementerian
Agama terutama untuk guru-guru dari sekolah agama seperti Madrasah," ujarnya.

Terakhir, belanja barang Kementerian Lembaga di tahun 2023 mencapai Rp 428,4
triliun. Realisasi itu tumbuh 0,8 persen untuk mendukung persiapan pelaksanaan
Pemilu 2024 dan Inpres Jalan Daerah.

Total belanja negara tahun 2023 ini senilai Rp 3.121 triliun. Angka tersebut dinyatakan melampaui target UU APBN 2023 sebesar Rp 3.061 triliun. (Tribun Network/bel/wly)