Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) tengah menggodok penggunaan credit scoring untuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Ini merupakan tindaklanjut arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Agustus 2023 lalu. Saat itu, ia meminta penyaluran KUR bisa dilakukan dengan sistem kredit skoring.
Proses penggodokan ini sekarang masih dalam tahap uji coba. Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius mengatakan, prosesnya masih cukup panjang.
Baca juga: TKN Prabowo-Gibran Janji Ikuti Aturan Bawaslu Buntut Bantuan Modal Rp 15 Miliar ke Koperasi MDS Coop
"Jadi ini kita bicarakan dulu dengan stakeholder terkait. Ini masih dalam proses. Ini belum mulai. Kita melakukan uji coba dulu, apakah ini layak atau tidak. Harus ada proses cukup panjang," katanya dalam konferensi pers di kantor KemenkopUKM, Jakarta Selatan, Jumat (19/1/2024).
Dalam masa uji coba, pada bulan ini, pihak KemenKopUKM akan mengumpulkan data terlebih dahulu. Lalu, Februari hingga April, membangun model menggunakan machine learning AI.
"Setelah itu kita membuat skornya dan membangun API. Istilah teknis lah. Jadi, mungkin sekitar bulan 6 atau 7 bisa piloting, kita bisa pakai," ujar Yulius.
Sementara itu, lembaga apa yang akan digandeng oleh KemenkopUKM untuk penerapan ini, Yulius mengaku pihaknya belum memutuskan hingga ke situ. Kemungkinannya bisa bersama OJK, Kemenko Perekonomian, atau lainnya.
Jadi, kemungkinan akan detail mengenai lembaga mana yang mau digandeng masih terbuka lebar, bisa dari pihak mana saja.
"Kita belum bisa ambil keputusan seperti itu. Nanti keputusan yang tentukan presiden. Kita baru menyiapkan saja," kata Yulius.
Baca juga: Tingkatkan Kapasitas Koperasi dan UMKM, Kemenkop UKM Jalin Kerja Sama dengan Kelompok Negara D-8
Sebelumnya mengutip Kompas.com, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan program penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tanpa jaminan atau agunan, bisa berjalan dengan optimal.
Jokowi menyampaikan hal ini saat membuka Rapat Kerja Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ke-XVIII di ICE BSD, Tangerang, Kamis (31/8/2023).
Jokowi menuturkan, saat ini dirinya tengah mendorong para menteri terkait, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk merealisasikan sistem KUR tanpa jaminan. Menurut dia, penyaluran KUR bisa dilakukan dengan sistem kredit skoring.
"Saya masih terus mendorong kepada menteri, OJK, BI agar kalau bisa urusan kredit KUR ini tanpa agunan, mestinya harus menggunakan sistem kredit skoring," ucap dia.
Ia mengatakan, sistem kredit skoring bagi pelaku UMKM sudah umum dilakukan di sejumlah negara. Jokowi bilang, setidaknya ada 145 negara yang sudah menerapkan sistem tersebut.
"Jadi melihat skor, melihat karakternya (pelaku UMKM), baik enggak, baru dikasih (KUR) Rp 500 juta, Rp 300 juta, Rp 100 juta, mestinya begitu," katanya.
Kepala negara meyakini, penerapan kredit skoring akan membantu para pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnisnya, terlebih bagi yang baru memulai.
Lantaran, para pelaku usaha yang pemula seringkali belum memiliki aset untuk dijadikan sebagai jaminan saat ingin mendapatkan pendanaan dari perbankan.
"Pengusaha-pengusaha muda yang baru berangkat masuk ke dunia usaha biasanya belum memiliki aset maupun agunan. Jadi kalau diberikan dengan sistem kredit skoring itu akan lebih memudahkan, dan ini akan terus saya dorong," paparnya.
Jokowi menambahkan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 460 triliun untuk penyaluran KUR tahun ini. Pinjaman bagi pelaku UMKM ini hanya berbunga 6 persen dengan plafon pinjaman mencapai Rp 500 juta.
Ia pun meminta alokasi KUR tersebut tersalurkan seluruhnya. Oleh sebab itu, dirinya terus mendorong penyaluran KUR tanpa jaminan bagi para pelaku UMKM.
"Kuota Rp 460 triliun ini harus dihabiskan. Jangan sampai ada yang tersisa karena bunganya hanya 6 persen, dan ini betul-betul hanya untuk UMKM," kata dia.