Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menjelang pergantian pemerintahan, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, menyiapkan Whitepaper untuk mendukung kelancaran program pemerintah mengejar target Indonesia Emas di 2045.

Menurut Kadin, akan ada tiga isu besar yang bisa disoroti oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selama lima tahun ke depan.

Ketiga isu tersebut adalah optimalisasi sektor-sektor strategis yang dapat mendorong pertumbuhan, penguatan kapasitas UMKM nasional dan peningkatan kesejahteraan kelas menengah.

Dari isu-isu tersebut, Kadin tengah menyiapkan whitepaper berisi usulan dan masukan dari pelaku usaha di berbagai sektor dan daerah, investor serta akademisi.

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid, mengatakan usulan dan masukan Kadin ini diharapkan dapat memperkuat dan menyukseskan program pembangunan 2024-2029, serta mendorong implementasi Asta Cita dan 17 program prioritas pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo-Gibran.

"Sebagai induk organisasi yang mewadahi dunia usaha serta mitra strategis pemerintah bidang perekonomian, Kadin Indonesia siap bergotong royong menyukseskan program pemerintah 2024-2029 dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan merealisasikan cita-cita Indonesia Emas 2045, yaitu sebagai negara maju dan keluar dari jebakan kelas menengah (middle-income trap)," tutur Arsjad dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (29/5/2024).

Saat ini, pemerintah akan menyusun RPJMN 2025 yang merupakan tahap pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Dunia usaha melihat bahwa RPJMN menjadi landasan penting bagi realisasi Visi Indonesia Emas 2045.

"Masukan maupun aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan sangat penting bagi penyusunan RPJMN 2025-2029, terutama dalam mendukung terciptanya perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas, inklusif dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan nasional."

"Dalam kerangka ini, Kadin Indonesia menyiapkan whitepaper berisi usulan dan masukan di bidang ekonomi yang nantinya diharapkan dapat menjadi referensi dalam menyusun program kerja maupun RPJMN," ungkap Arsjad.