Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia berpendapat, anggaran Camat DKI Jakarta lebih besar dibandingkan dengan pagu anggaran indikatif Kementerian Investasi dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 sebesar RP 681 miliar.

Hal itu dia sampaikan dalam Rapat kerja (Raker) bersama Komisi VI DPR RI terkait RKP dan RKA Tahun 2025, Evaluasi Anggaran Tahun 2023 dan Realisasi Anggaran Semester 1 tahun 2024, Selasa (11/6/2024).

"Kalau kita lihat basis anggarannya Camat di DKI Jakarta anggarannya lebih besar daripada Kementerian ini," kata Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (11/6/2024).

Baca juga: Sindir Bappenas dan Kemenkeu, Bahlil: Target Investasi Rp 1.850 T di 2025 Lebih Besar Dari Anggaran

Kementerian Investasi sendiri mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp 681 miliar atau lebih kecil dibandingkan target investasi tahun 2025 sebesar Rp 1.850 triliun.

Bahlil pun mengusulkan adanya revisi RKP tahun 2025 itu untuk menurunkan RKP menjadi Rp 800 triliun. Sebab, dia melihat target itu bakal sulit dicapai dengan anggaran yang tidak seimbang.

Di satu sisi, dia juga tidak ingin meninggalkan jejak yang buruk selama menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM.

"Masa bakti Kementerian investasi ini kan 2024 Oktober berakhir. Jadi saya tidak mau meninggalkan legacy juga yang seolah-olah menteri berikutnya itu mendapatkan hal yang tidak pas untuk kemudian saya memperjuangkan itu aja kok prinsipnya pak ketua," jelas Bahlil.

"Jadi saya sudah memasang blok duluan, mau dikasih berapa pun nggak apa-apa. Karena kami dari kementerian investasi enggak punya domain untuk menolak atau mengatur enggak, cuman maksud saya adalah harus berimbang antara fasilitas yang dikasih dan tanggung jawab itu aja," imbuhnya.

Adapun berdasarkan paparannya, jumlah anggaran Kementerian Investasi/BKPM tahun 2024 sebesar Rp 1.299 miliar meliputi program dukungan manajemen sebesar Rp 507 miliar. Program ini terbagi menjadi belanja operasional Rp 361 miliar melalui belanja operasional pegawai Rp 249 miliar, belanja operasional barang Rp 112 miliar.

Kemudian belanja non operasional Rp 146 miliar yaitu belanja prioritas nasional. Serta belanja non prioritas nasional sebesar Rp 146 miliar.

Lalu anggaran program penanaman modal sebesar Rp 721 miliar terbagi antara belanja non operasional sebanyak Rp 721 miliar, prioritas nasional RP 487 miliar dan non prioritas nasional RP 233 miliar.

Sedangkan anggaran alokasi pagu indikatif tahun 2025 sebesar Rp 681 miliar. Terbagi antara program dukungan manajemen sebesar Rp 359 miliar, belanja operasional Rp 359 miliar, belanja operasional pegawai Rp 252 miliar dan belanja operasional barang Rp 107 miliar.

Kemudian, alokasi anggaran untuk program penanaman modal sebesar Rp 322 miliar diantaranya untuk prioritas Rp 222 miliar dan non prioritas nasional RP 100 miliar.