TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy menilai
ada kemungkinan program makan bergizi gratis milik Prabowo-Gibran akan menggunakan bahan pangan hasil impor. Bahan pangan yang berpotensi diimpor antara lain seperti beras dan susu.

Menurut dia, hal itu bisa terjadi jika produksi pangan RI kurang untuk memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis.

"Kalau kaitannya dengan program makan gratis, ya mungkin logikanya kalau produksinya dalam negeri kurang ya pasti impor," kata Sarwo ketika ditemui di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (29/7/2024).

Dalam melakukan importasi, Sarwo memandang masih ada besaran dan jumlah yang harus dihitung lagi secara lebih detail.

"Besarannya belum tahu karena memang masih dihitung berapa jumlah yang akan diberikan. Apakah itu mulai dari TK, SD, SMP, SMA atau mungkin hanya untuk SD atau SMP. Tentunya disesuaikan dengan anggaran yang
tersedia di pemerintah," ujar Sarwo.

Ia mengatakan, pihaknya sudah pernah melakukan pertemuan dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk program makan bergizi gratis ini.

Namun, hingga saat ini, belum ada lagi undangan dari tim gugus tugas tersebut untuk membahas lebih lanjut soal program ini.

Ketahanan Pangan Indonesia Lemah

Sebelumnya, program makan bergizi gratis disebut berpotensi memunculkan impor pangan dalam skala besar dan melemahkan ketahanan pangan Indonesia.

"Ketahanan pangan kita itu lemah," kata Direktur Eksekutif Next Policy Grady Nagara dalam diskusi publik bertajuk “Salah Arah Kebijakan Makan Siang Gratis” yang diselenggarakan Next Policy di kawasan Cikini, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

Baca juga: Ekonom: Uji Coba Makan Bergizi Gratis Harusnya Dilakukan di Maluku hingga Papua, Salah Kalau di Jawa

"Bayangkan komposisi makan siang gratis bergantung pada komoditas seperti beras, daging, dan susu yang selama ini masih impor," lanjutnya.

"Paling tidak untuk menyasar 82,9 juta penerima manfaat, per tahunnya butuh 6,7 juta ton beras, 1,2 juta ton daging ayam, 500 ribu ton daging sapi, sampai 4 juta kiloliter susu," kata Grady lagi.

Menurut dia, potensi impor besar-besaran bisa terjadi jika desain kebijakan tidak mempertimbangkan dimensi diversifikasi pangan. Ia mencontohkan di Brasil yang anggaran makan siang gratis di sana mewajibkan 30 persen mengambil pasokan dari petani lokal.

Baca juga: Tim Prabowo Sebut Menu Makan Bergizi Gratis di Berbagai Daerah Tak Sama

"Kita kan tidak terlihat akan seperti itu. Yang ada, potensi impor skala besar justru bisa
mematikan para petani kita yang kebanyakan tidak memiliki lahannya sendiri," ungkap Grady.

Anggaran Turun

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mendapatkan anggaran sebesar Rp 329,9 miliar untuk tahun 2025. Angka ini menurun 25,45 persen dibanding pagu reguler tahun 2024 non bantuan pangan.

Sarwo Edhy menduga, penurunan anggaran tersebut untuk persiapan program makan bergizi gratis di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Penurunan anggaran ini tidak hanya dialami oleh Bapanas, tetapi kementerian/lembaga lain juga mengalami hal serupa.

"Bukan hanya Badan Pangan Nasional saja yang turun, tetapi hampir seluruh kementerian lembaga anggarannya di tahun 2025 ini turun," kata Sarwo.

"Mungkin persiapan untuk program Bapak Presiden yang baru dengan makan gratis. Mungkin ya," lanjutnya.

Sarwo pun mencontohkan anggaran Kementerian Pertanian juga mengalami penurunan dari Rp 14 triliun menjadi Rp 8 triliun. Menurut dia, penurunannya sangat signifikan, yaitu sebesar Rp 6 triliun.

Dalam anggaran sebesar Rp 329,9 miliar di tahun 2025 nanti, Bapanas telah mengalokasikannya untuk sejumlah program. Pertama untuk program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas sebesar Rp212,8 miliar.

Program ini, terdiri dari kegiatan pemantapan, ketersediaan dan stabilisasi pasokan dan harga
pangan yang ada di Deputi I sebesar Rp87,9 miliar.

Kemudian, pengandalian kerawanan pangan dan gizi dan pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi di Deputi II sebesar Rp 56,8 miliar.

Masih dalam program sama, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk pemantapan penganekaragaman
konsumsi dan keamanan pangan yang ada di Deputi III sebesar Rp 68,1 miliar.

Berikutnya, ada Program Dukungan Manajemen di Sekretariat Utama sebesar Rp117,1 miliar yang terdiri dari gaji dan operasional perkantoran belanja mengikat sebesar Rp 79,1 miliar, serta dukungan manajemen dan teknis lainnya sebesar Rp 38 miliar.

"Kami juga telah mengusulkan tambahan anggaran bantuan pangan untuk cadangan pangan kepada pemerintah sekitar Rp 20,2 triliun," ucap Sarwo.

Program Makan Bergizi Gratis Simpang Siur

Ditemui terpisah, Loyalis Prabowo Subianto, Angga Wira menyebut belum ada angka pasti untuk setiap porsi makan bergizi gratis.

Angga Wira mengungkapkan hal tersebut usai adanya simpang siur terkait besaran anggaran yang diperlukan untuk satu porsi program makan bergizi gratis.

Menurutnya, belum pastinya besaran yang ditetapkan lantaran harga bahan baku program makan bergizi gratis di berbagai daerah berbeda-beda.

"Belum, belum ada angka firm. Karena pastinya dari beberapa daerah kan COGS-nya (Cost of Good Sold) beda-beda. Pasti ada subsidi silang," kata dia.

Dia menyebutkan, Tim Pemerintahan yang baru hingga kini masih menerima masukkan dari berbagai pihak terkait program yang dimaksud. Contohnya seperti

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang menyebutkan bahwa angka ideal untuk Makan Siang Gratis yang bergizi adalah kisaran Rp15.000 per porsi.

Padahal di satu sisi, anggaran untuk program tersebut hanya dianggarkan sekitar Rp71 triliun dari Kementerian Keuangan.

"Angka fix-nya berapa secara nominal sampai saat ini belum ada. Karena kami kan ada 20-an tempat kita melakukan uji coba," pungkasnya. (Tribun Network/daz/ism/wly)