Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai pekan depan hingga sehari jelang pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Jokowi akan mulai berkantor di IKN selama sekitar 40 hari, mulai Selasa, 10 September 2024 hingga Sabtu, 19 Oktober 2024. Sementara Prabowo akan dilantik jadi presiden pada 20 Oktober 2024.
Rencana Jokowi berkantor di IKN pada pekan depan hingga jelang Prabowo dilantik itu diungkapkan oleh Kepala Presidential Communication Officer (PCO), Hasan Nasbi.
Baca juga: Jokowi soal Penundaan ASN ke IKN: Pindah Tak Segampang yang Dibayangkan
“Rencananya begitu (ngantor di IKN) mulai tanggal 10 September sampai 19 Oktober,” kata Hasan saat dikonfirmasi, Jumat (6/9/2024).
Hal senada dikatakan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono. "Beliau kan berkantor itu sampai tanggal 19 (Oktober). Kemungkinan dari tanggal 10 (September) sampai 19 (Oktober berkantor di IKN). Ya kalau sampai tanggal 19 Oktober berarti 40 harian," kata Heru.
Selama berkantor di IKN itu kata Heru, Jokowi akan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah. Tapi selama kunjungan kerja itu ia akan berangkat dan kembali ke IKN. Selain itu Jokowi akan berkantor di IKN sambil mengundang pihak-pihak terkait.
Heru memastikan Jokowi akan disokong Sekretariat Presiden selama bekerja di IKN. Dia menyebut sejumlah unit Sekretariat Presiden sudah pindah ke ibu kota negara baru. "Kalau Setpres sudah mulai di sana, tapi kalau kementerian lain saya enggak tahu. Intinya Setneg yang bertugas sudah di sana sejak kemarin," ujar Heru.
Rencana Jokowi berkantor di IKN sebenarnya akan dilakukan pada Agustus 2024 lalu. Namun rencana itu diundur lantaran sejumlah infrastruktur dasar seperti bandara hingga saluran air bersih belum siap. Jokowi memang sempat berkantor di IKN pada 12 Agustus lalu.
Saat itu, ia bersama Wapres Ma’ruf Amin memimpin sidang kabinet perdana yang dilakukan di IKN. Namun setelah itu Jokowi, Wapres, dan para menteri kembali ke Jakarta.
Baca juga: Kata Jokowi, Memindahkan ASN ke IKN Tidak Semudah yang Dibayangkan
Rencana Jokowi berkantor secara tetap di IKN kemudian digeser ke September. Namun, infrastruktur yang dibutuhkan juga belum beres. Sebanyak 1.700 orang ASN yang seharusnya pindah sejak awal September pun belum kunjung dipindah.
"Beliau ada arahan terbaru tak mau terburu-buru menunggu penyempurnaan infrastruktur digital dan lain-lain. Karena kalau ASN ke IKN bukan hanya soal pindah kantor, tapi berubah budaya digital, jadi infrastruktur digital selesai dan lain-lain," kata Menpan RB Abdullah Azwar Anas di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/9).
Jokowi sendiri menyebut pemindahan ASN ke IKN perlu persiapan matang, termasuk fasilitas pendukung. "Semuanya kan dilihat fasilitas yang ada, sudah siap belum? Memang sebagian sudah siap dan belum.," ujar Jokowi usai peresmian Fly Over Juanda, Jawa Timur, Jumat (6/9).
Ia pun memastikan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Otorita IKN agar pemindahan para abdi negara ke IKN bisa segera terealisasi dan sesuai target.
"IKN itu pekerjaan yang sangat besar sekali. Jadi tidak segampang yang kita bayangkan pindah langsung pindah. Apakah rumahnya siap, apakah apartemennya siap, apakah air dan listriknya siap?" kata Jokowi.(tribun network/fik/dod)