TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kurang dari dua bulan menjelang selesainya pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin, berbagai catatan capaian mulai dihitung.

Di sektor pemberantasan kemiskinan misalnya, selama dua periode pemerintahan Jokowi, angka kemiskinan diklaim turun hingga sekitar 9 persen dan kemiskinan ekstrem turun menjadi 0,83 persen melalui berbagai strategi kebijakan ekonomi.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, bilang strategi kebijakan yang dilakukan pemerintah menjadi kunci dalam mempertahankan stabilitas ekonomi, sekaligus menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.

Dia menyebutkan, di awal pemerintahan 5 tahun pertama Jokowi di 2014, angka kemiskinan di Indonesia berada di sekitar 11 persen, tetapi pada 2024 angka tersebut berhasil ditekan hingga sekitar 9 persen.

Baca juga: Menteri AHY Ungkap Peranan Reforma Agraria dalam Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Kesenjangan

"Kemiskinan ekstrem yang pada awalnya berada di angka 6% telah turun menjadi 0,83 persen,” ujar di acara diskusi Forum Merdeka Barat 9 mengangkat tema 'Satu Dekade Membangun Indonesia Maju', Senin (9/9/2024).

Ferry menyampaikan selain capaian tersebut, Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan baik di dalam negeri maupun tantangan global, terutama di bidang ekonomi.

“Sejak 2014, Indonesia telah menghadapi beragam tantangan eksternal, mulai dari perlambatan ekonomi global, perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok, hingga pandemi Covid-19. Krisis-krisis ini berdampak besar pada perekonomian domestik, terutama sektor konsumsi dan tenaga kerja,” kata dia.

Dia menjelaskan, kebijakan ekonomi yang dilaksanakan pemerintah selama sedekade terakhir memiliki tiga pilar utama untuk menurunkan kemiskinan.

Pertama, menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah.

Dalam hal ini, pemerintah telah meluncurkan berbagai program bantuan sosial, seperti program sembako dan bantuan langsung tunai. Program-program seperti ini berperan penting dalam menjaga daya beli rumah tangga miskin.

"Misalnya, ketika pandemi memuncak dan angka kemiskinan melonjak pada 2020, berbagai program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi langsung digenjot oleh pemerintah untuk memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga," bebernya.

Kedua, program pemberdayaan ekonomi yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Program-program ini, seperti bantuan untuk UMKM dan program ketahanan pangan, bertujuan untuk mendorong usaha-usaha mikro dan kecil yang menjadi tulang punggung perekonomian rakyat.

Ketiga, peningkatan infrastruktur untuk mendukung mobilitas dan akses ekonomi. Proyek infrastruktur besar-besaran yang dilakukan selama era Presiden Jokowi, seperti pembangunan jalan tol dan akses digital, turut berkontribusi dalam meningkatkan kesempatan ekonomi di berbagai daerah terpencil.

"Hal ini penting untuk pemerataan ekonomi dan membuka akses bagi masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau," tegasnya.