Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetyani menyoroti soal hubungan industri rokok dan sektor kesehatan di Indonesia. 

Kolaborasi antar berbagai kementerian sekaligus pemangku kebijakan jadi hal krusial untuk menangani potensi dampak negatif dari pengendalian konsumsi rokok.

Menurut Netty, keberhasilan inisiatif kolaborasi ini juga sangat bergantung pada kemauan politik (political will) dari pimpinan tertinggi. 

Netty mendorong Kementerian Kesehatan harus bersinergi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan dalam merumuskan kebijakan fiskal dan non-fiskal yang mendukung transisi ini.

Baca juga: Cukai Rokok Batal Naik Tahun Depan, GAPPRI Beri 4 Usulan ke Pemerintah

Salah satu isu utama yang perlu dipertimbangkan adalah dampak terhadap petani tembakau, yang berisiko berkurangnya pemasukan. Perlu kajian tentang apa yang bisa dilakukan petani tembakau.

"Apakah ada alih usaha yang bisa dilakukan dan jenis pelatihan apa yang diperlukan," ujar Netty di Jakarta, Jumat (27/9/2024).

Netty menekankan pentingnya dukungan pemerintah dalam bentuk permodalan dan pelatihan keterampilan untuk membantu para petani beralih ke usaha lain. Dengan pendekatan yang terintegrasi, diharapkan peralihan ini dapat dilakukan secara bertahap, meminimalisasi dampak negatif bagi pekerja di industri rokok.

 
Terkait aturan turunan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2024, dirinya menjelaskan Komisi IX DPR akan terus berupaya mendorong upaya promotif dan preventif dalam mengubah perilaku masyarakat.

Netty turut menekankan bahwa kebijakan fiskal, seperti menaikkan cukai tembakau, harus diimbangi dengan pendekatan non-fiskal yang menyentuh pola pengasuhan keluarga. Harapannya, pada saat yang sama bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya merokok.

"Ini adalah langkah menuju Indonesia yang lebih sehat, dengan harapan hidup yang lebih baik bagi semua,” pungkasnya.