Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendukung pemindahan usulan pintu masuk 7 komoditas barang jadi impor ke pelabuhan Indonesia bagian Timur.

Hal itu disampaikan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Hartanto dalam acara Coffe Morning bersama Forwahub di Gedung Karsa, Selasa (8/10/2024).

"Pada intinya Pak Menteri, Pak Dirjen juga kami telah mendapatkan arahan kita ikuti terus perkembangannya dan itu kita akan dukung, kalau memang hal-hal yang memang sudah menjadi kesepakatan pemimpinan, arahan pemimpinan, perintah pemimpinan itu kita akan dukung," kata Hartanto.

Hartanto menyatakan, hingga saat ini Kemenhub masih terus mengikuti perkembangannya sejalan dengan menyiapkan kualitas pelabuhan-pelabuhan agar sesuai standar nasional maupun internasional.

Baca juga: Pelabuhan Patimban Diklaim Bisa Atasi Macet Jakarta

"Kita tingkatkan juga fasilitas dari pelabuan untuk bisa betul-betul mengikuti peraturan-peraturan terkait dengan kelayakan dari pelabuan untuk bisa menjadikan pelabuan beroperasi baik nasional maupun internasional," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita berencana mengalihkan pintu masuk tujuh komoditas barang jadi impor ke pelabuhan-pelabuhan di wilayah Indonesia bagian timur. 

Tujuh komoditas itu yakni tekstil produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, perangkat elektronik, produk kecantikan, barang tekstil jadi dan alas kaki.

Agus mengatakan, langkah ini diambil karena banyaknya barang jadi impor yang masuk ke dalam negeri. 

“Nah itu akan kami usulkan, termasuk tekstil, untuk pintu masuknya ke Indonesia itu adalah pelabuhan-pelabuhannya ada di wilayah timur Indonesia," kata Agus saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/8/2024). 

"Pintu masuknya kita pindahkan, ke Sorong, ke Bitung, atau kita tambahkan ke Kupang. Jadi bukan diperketat. Silakan masuk ke Indonesia," ujar Agus. 

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas juga sepakat dengan rencana tersebut. Hal itu, menurut Zulhas, sebagai salah satu upaya membasmi produk impor ilegal.