Laporan Wartawan Tribunnews.com, Choirul Arifin 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) berkomitmen mendukung pembangunan berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim melalui rangkaian acara bertajuk "Synergy for Sustainability” di Jakarta, baru-baru ini.

Kegiatan ini mencakup Partnership Gathering Fasilitas Dana Bergulir (FDB), Penandatanganan Kerjasama Pelaksanaan Proyek RBP REDD+ Green Climate Fund (GCF) Output 2 antara BPDLH dengan Lembaga Perantara, Induksi Lembaga Perantara, serta Diskusi Publik dengan topik “Layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan: Dari Mandat Menuju Lingkungan Hebat”.

Direktur Utama BPDLH Joko Tri Haryanto mengatakan, BPDLH berperan penting dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan dan mendukung berbagai komitmen Pemerintah Indonesia di bidang lingkungan dengan menjalankan mandat pengelolaan dana lingkungan hidup. 

Baca juga: Kolaborasi UNDP dan BPDLH Perangi Isu Lingkungan dan Perubahaan Iklim

Joko menjelaskan, sejak diluncurkan pada 9 Oktober 2019, BPDLH terus berupaya memberikan layanan terbaik melalui berbagai skema pembiayaan inovatif. 

“Kami terus membangun kesadaran publik mengenai hadirnya BPDLH sebagai inovasi mekanisme pendanaan yang mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup di Indonesia," ujarnya dikutip Sabtu, 19 Oktober 2024.

Ke depannya, lembaganya akan terus berkolaborasi dan bersinergi dengan berbagai mitra kerja, sehingga komitmen-komitmen Pemerintah Indonesia dalam melestarikan  lingkungan hidup dapat tercapai” imbuhnya.

Lembaga ini baru saja menandatangani kerja sama penyaluran dana Proyek Result Based Payment (RBP) REDD+ GCF Output 2 yang yang diampu bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

Baca juga: Indonesia-Kenya Teken Kerja Sama Pendanaan Berkelanjutan, Luhut Mau Langsung Lapor Prabowo

Penandatangan melibatkan 5 lembaga perantara yaitu Yayasan Penabulu, Kemitraan, KKI WARSI, Yayasan Petai dan Yayasan Sulawesi Cipta Forum yang mewakili Penerima Manfaat dari delapan provinsi. Diantaranya adalah Provinsi Sumatera Utara, Jambi, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.

Proyek ini merupakan bagian dari program penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia, dimana BPDLH mengelola dana hasil pembayaran sebesar USD 103,8 juta dari GCF atas keberhasilan Indonesia menurunkan emisi sebesar 20,25 juta ton CO2eq pada periode 2014-2016.

Hal ini merupakan capaian besar yang memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional sebagai negara yang serius dalam mengelola hutan. Alokasi sebesar USD 56,25 juta akan disalurkan kepada Pemerintah Provinsi melalui Lembaga Perantara.

Baca juga: PGTC 2024: Pertamina Ajak Mahasiswa Indonesia di Singapura Bangun Masa Depan Energi Berkelanjutan

Proyek ini diharapkan membantu rehabilitasi hutan dan memberikan dampak sosial yang signifikan, terutama pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan.

Direktur Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional Wahyu Marjaka mengharapkan pengelolaan Proyek RBP REDD+ GCF Output 2 dapat memberikan dampak signifikan dalam pengendalian perubahan iklim dan menjangkau stakeholders yang lebih luas, sehingga makin memperkuat peranan sektor kehutanan untuk mencapai target Nationally Determined Contibution”.

Fasilitas Dana Bergulir, juga diwujudkan pada rangkaian acara ini. Fasilitas Dana Bergulir (FDB) berfokus pada pembiayaan usaha kehutanan dan investasi lingkungan yang secara khusus memberikan kredit kepada kelompok usaha masyarakat dan UMKM yang tergabung dalam kelompok perhutanan sosial maupun hutan rakyat. 

BPDLH didukung oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Citarum-Ciliwung KLHK dan Bank Negara Indonesia memberikan bantuan sebanyak 7000 bibit tanaman Multi Purpose Tree Species (MPTS) kepada lembaga keuangan yang telah menjadi mitra penyalur BPDLH.

Direktur Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Saiful Islam, menjelaskan inisiatif-inisiatif ini bukan hanya merupakan simbol komitmen kita terhadap lingkungan, tetapi juga langkah nyata yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, sektor swasta, komunitas lokal dan komunitas internasional untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan mendorong pertumbuhan ekonomi hijau.

BPDLH juga memfasilitasi diskusi publik mengenai Layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan, yang merupakan bagian dari Proyek FOLU Net Sink 2030.

Proyek ini didukung oleh pendanaan Result-Based Contribution (RBC) dari Pemerintah Norwegia dan bertujuan untuk memberikan akses pendanaan kepada masyarakat yang ingin berkontribusi dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan telah mendorong inisiatif-inisiatif lingkungan yang berdampak nyata di berbagai daerah di Indonesia.

Melalui penyelenggaraan diskusi publik “Layanan Dana Masyarakat: Dari Mandat Menuju Lingkungan Hebat”, masyarakat bisa mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang cara mengakses layanan ini sekaligus memperkuat komitmen Indonesia dalam mencapai target pengurangan emisi sebesar 140 juta ton CO2e di 2030.