TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dipastikan bakal melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang mengaku dapat arahan langsung dari Prabowo saat kegiatan retreat Kabinet Merah Putih di Lereng Bukit Tidar Akmil Magelang.

Raja Juli menyampaikan, saat sesi terakhir reatreat di Magelang, sore, Presiden Prabowo memberikan beberapa pengarahan, yang mana satu dari empat poin pengarahannya soal IKN.

Dalam pengarahannya, kata Raja Juli, Prabowo menegaskan soal IKN sebenarnya sudah sangat jelas, karena sudah menjadi keputusan akan dilanjutkan dan diselesaikan. 

Baca juga: Pimpinan Komisi II DPR RI Minta Prabowo Subianto Segera Teken Perpres IKN

"Tidak perlu ada pertanyaan lagi soal itu sebenarnya. Bahkan beliau sudah punya rencana akan merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun. Bagi beliau IKN adalah “Ibukota Politik"," tulis Raja Juli dalam platform X, yang dikutip Tribun, Senin (28/10/2024).

Menurutnya, selain gedung-gedung eksekutif yang sekarang hampir selesai, dalam 4 tahun kedepan Otorita IKN pun diminta harus merampungkan 2 cabang triaspolitika lainnya yaitu gedung-gedung Legislatif dan Yudikatif.

"Beliau (Prabowo) berharap Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Bahkan beliau berharap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 diselenggarakan di IKN," paparnya.

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap pemerintah akan memfokuskan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada infrastruktur untuk kantor legislatif.

Fasilitas Bisnis Dikesampingkan

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebelumnya menyampaikan, arahan untuk mengutamakan pembangunan infrastruktur legislatif datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Selain untuk legislatif, infrastruktur bagi lembaga yudikatif juga akan diutamakan terlebih dahulu.

"Kami pernah dengar adalah bagaimana kelanjutan dari IKN ini lebih diprioritaskan untuk menghadirkan pusat legislatif karena untuk eksekutif sudah terbangun," kata AHY di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

"Selain eksekutif, gedung parlemennya juga harus siap, termasuk juga untuk lembaga yudikatif," lanjutnya.

Sementara itu, pengembangan fasilitas bisnis akan dikesampingkan untuk sementara waktu.