TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah bakal membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi yakni Pertalite di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Jika formula pembatasan BBM subsidi rampung, maka tidak semua mobil bisa membelinya. 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto telah mengadakan rapat dengan sejumlah jajarannya dan meminta membentuk tim terkait penyaluran subsidi energi tepat sasaran.

Hal ini perlu dilakukan, mengingat anggaran subsidi dari APBN nilainya tak sedikit. Sebagai contoh, alokasi anggaran subsidi dan kompensasi energi pada buku tahun 2024 nilainya Rp435 triliun.

Baca juga: DPR Setuju Program Pembatasan BBM Subsidi Asalkan Ojol dan Motor Tetap Pakai Pertalite

"Menyangkut dengan subsidi BBM, kita memang kemarin dalam ratas, Bapak Presiden meminta kita membentuk tim, yang memimpin tim adalah saya sendiri, untuk mengkaji subsidi tepat sasaran," ungkap Bahlil usai rapat bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

"Karena kita tahu, subsidi kita sekarang kan Rp435 triliun di 2024, itu terdiri dari kompensasi dan subsidi, dari Rp435 triliun itu untuk LPG itu Rp83 triliun," sambungnya.

Bahlil melanjutkan, berdasarkan laporan Pertamina, Perusahaan Listrik Negara, hingga Badan Pengatur Hilir Migas, setiap tahunnya potensi penyaluran subsidi yang tak tepat sasaran nilainya sangat besar.

Untuk itu diperlukan formula atau skema agar anggaran subsidi energi ini tak bengkak, alias tepat sasaran.

"Tujuan subsidi itu kan adalah diberikan kepada warga negara yang berhak untuk menerima subsidi. Dalam rangka itu, kami sudah mulai rapat sebenarnya sudah rapat terus untuk kita mencari formulasinya," katanya.

Eks Menteri Investasi ini mengungkapkan, beberapa skema yang dimaksud, pertama, mengubah subsidi yang tadinya diberikan pada produk, nantinya akan menjadi bantuan langsung tunai atau BLT.

Untuk opsi lainnya, Bahlil mengaku pihaknya masih terus melakukan pembahasan dengan pihak-pihak terkait.

Bahlil berjanji, dalam beberapa pekan ke depan, skema atau formula tersebut akan rampung, dan tentunya diterapkan.

"Formulasinya mungkin ada beberapa. Salah satu diantaranya adalah apakah kemudian subsidi itu biar tepat sasaran. Kemungkinan kita akan memberikan BLT langsung kepada masyarakat, atau ada opsi lain, atau di-blending," papar Bahlil.

"Jadi kita lagi tunggu aja. Dua minggu dikasih waktu oleh Bapak Presiden. Jadi dua minggu ini akan kami selesaikan (formulasinya)" pungkasnya.

Kendaraan Tak Boleh Beli Pertalite

Bahlil mengisyaratkan agar subsidi BBM lebih tepat sasaran, maka kendaraan khususnya mobil dengan pelat hitam dan mobil dengan kapasitas CC besar sejatinya tidak boleh membeli BBM bersubsidi.

"Contoh BBM, masa mobil pelat hitam yang CC-nya gede dikasih gitu kan. Jadi ini yang akan kita kelola baik lah," paparnya.

Daftar Mobil Berpotensi Dilarang Beli Pertalite

Sebelumnya, Anggota Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH) Migas Abdul Halim beberapa waktu lalu menyebut bahwa kubikasi kendaraan yang tidak boleh mengkonsumsi Pertalite kemungkinan sudah ada.

Abdul Halim menyampaikan semua jenis motor di bawah 150 cc masih boleh mengkonsumsi Pertalite dan mobil berpelat hitam di atas 1.400 cc bakal dilarang beli Pertalite.

Mobil yang akan dilarang membeli Pertalite:

Toyota

• Avanza
• Rush
• Fortuner
• Vios
• Camry
• Supra
• Yaris
• Kijang Innova
• Alphard
• Voxy 

Daihatsu

• Xenia
• Terios

Honda

• Mobilio
• HR-V
• City
• City Hatchback

Nissan 

• Livina
• Serena

Wuling

• Confero S
• Almaz

Mazda 

• CX-5
• CX-3
• 2 sedan
• 2 hatchback
• 3 sedan

Suzuki

• Ertiga
• Baleno Hatchback

Peugeot 

• Peugeot 3008
• Peugeot 5008
• Peugeot 3008

Hyundai 

• Stargazer
• Creta

Mitsubishi Xpander

DFSK Glory 560

Mercedes-Benz A 200