Indonesia dapat memanfaatkan hubungan baik yang sudah dibangun selama ini untuk membangun kerjasama Selatan-Selatan untuk menjadi hub transisi energi global.

Kemudian menciptakan faktor pendukung (enabling environment) yang mendorong transformasi model bisnis industri dan BUMN dalam transisi energi.

“Transisi energi akan menyebabkan transformasi model bisnis industri serta BUMN yang ada di masing-masing sektor. Transformasi terjadi karena disrupsi teknologi energi bersih yang semakin murah,” papar Fabby.

Ia menjelaskan bahwa peran PLN dapat berubah, tidak hanya untuk jual beli tenaga listrik tetapi memberikan jasa penyediaan dan manajemen energi dengan kualitas tinggi ke konsumen. Perusahaan energi fosil melakukan diversifikasi bisnis dan menanamkan investasi pada energi bersih.

Baca juga: BPS: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan III 2024 Capai 4,95 Persen

Pemerintah perlu mengidentifikasi tren-tren tersebut dan menyusun kerangka regulasi pendukung sehingga menciptakan enabling environment untuk transformasi model bisnis industri.

Lalu ada penerjemahan target pengembangan energi bersih (energi terbarukan, hidrogen) ke peta jalan pengembangan industri, pembangunan, dan penyiapan SDM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Agar industri energi bersih tumbuh, maka pemerintah perlu pula menyusun paket insentif untuk pengembangan industri energi bersih domestik yang diselaraskan dengan strategi penyiapan tenaga kerja sesuai standar kompetensi yang dibutuhkan, dukungan penelitian dan inovasi teknologi rendah karbon, maupun pembangunan infrastruktur pendukung seperti jaringan listrik dan penyimpanan energi, serta fasilitas standarisasi dan tes untuk teknologi energi bersih.

Terakhir meningkatkan transparansi dan partisipasi pada pengambilan kebijakan energi dan pelibatan aktor yang luas.

“Transisi energi mempunyai dampak yang luas ke berbagai aktor. Oleh karena itu, proses penyusunan strategi dan peta jalan transisi energi perlu melibatkan aktor dan kelompok terdampak seperti bisnis dan industri, pekerja, masyarakat adat, pemuda, akademisi, perempuan, media dan lainnya. Selain itu, kanal komunikasi mengenai kebijakan transisi energi perlu dibuat lebih terjadwal dan mudah diakses oleh banyak pihak,” tegas Fabby.