Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai dampak dari kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang berlaku pada 1 Januari 2025 akan langsung berdampak signifikan.
Awalil mengatakan bahwa kenaikan PPN 12 persen akan berdampak cukup signifikan pada kondisi perekonomian saat ini.
Ia memandang daya beli masyarakat yang stagnan, bahkan cenderung melemah perlahan selama setahun ini, akan makin tertekan.
Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Melambat, Kenaikan PPN 12 Persen Sebaiknya Ditinjau Ulang
"Penerapan sejak awal 2025 akan langsung berdampak. Apalagi awal tahun, Januari-Maret, biasanya banyak produk industri dan jasa yang menaikkan harga, andai PPN tidak dinaikkan sekalipun. Maka tekanan kenaikan harga menjadi bertambah," kata Awalil kepada Tribunnews, Jumat (15/11/2024).
Kenaikan PPN ini juga diperkirakan akan mempengaruhi berbagai industri, terutama yang memiliki elastisitas permintaan tinggi seperti otomotif, barang elektronik, dan komunikasi.
Di sektor jasa, dampaknya akan lebih terasa pada bisnis yang bergerak di bidang rekreasi.
Konsumen kemungkinan akan menunda atau mengurangi jumlah pembelian, yang akhirnya dapat membuat sektor industri terdampak.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN 12 persen akan berlaku mulai 1 Januari 2025.
"Sudah ada Undang-undangnya, kita perlu siapkan agar itu bisa dijalankan, tapi dengan penjelasan yang baik sehingga kita tetap bisa. Bukannya membabi buta," kata Sri Mulyani dalam Rapat dengan Komisi XI DPR RI, dikutip Kamis (14/11/2024).
Bendahara negara itu menjelaskan, penerapan tarif PPN 12 persen itu sebagai salah satu 'tameng' bagi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam merespons krisis ekonomi global yang saat ini masih terjadi.
"APBN memang tetap harus dijaga kesehatannya, namun pada saat yang lain APBN itu harus berfungsi dan mampu merespon dalam episode global crisis financial," jelasnya.
Baca juga: Siap-siap, Tarif PPN 12 Persen Berlaku Efektif Januari 2025
Di sisi lain, Sri Mulyani mengakui bahwa penerapan tarif PPN 12 persen itu menuai pro dan kontra. Bahkan hal itu pun terjadi saat rapat dengan Komisi XI DPR RI.
Meski begitu, bendahara negara itu menyebut akan memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait dampak yang diperoleh atas kebijakan tarif PPN 12 persen.
"Saya setuju bahwa kita perlu banyak memberikan penjelasan kepada masyarakat, artinya walaupun kita buat policy tentang pajak termasuk PPN bukannya membabi buta atau tidak punya afirmasi, atau perhatian pada sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, bahkan makanan pokok waktu itu debatnya panjang di sini," jelas Sri Mulyani.
Terakhir, Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah juga tetap memberikan kelonggaran pajak agar daya beli masyarakat tidak tertekan.
Misalnya jenis barang dan jasa tidak dipungut biaya pajak.
"Sebetulnya ada loh dan memang banyak kalau kita hitung teman-teman pajak yang hitung banyak sekali bisa sampaikan detail tentang fasilitas untuk dibebaskan, atau mendapatkan tarif lebih rendah itu ada dalam aturan tersebut," ungkapnya.