Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT KAI memastikan layanan Public Service Obligation (PSO) yang diberikan pemerintah dapat menjangkau masyarakat luas dengan tetap memperhatikan standar pelayanan minimum (SPM) yang ditetapkan.
Penugasan ini mencakup pengoperasian kereta api yang memberikan tarif terjangkau bagi masyarakat baik untuk angkutan penumpang maupun barang pada momen tertentu.
Vice President Public Relations KAI Anne Purba mengatakan, dari Januari hingga Oktober 2024 KAI Group telah melayani 344.328.157 penumpang KA PSO.
Ini terdiri dari 13.873.317 penumpang yang dikelola KAI (KA JJ, KA Lokal dan KA Perintis), 309.694.220 penumpang yang dikelola KAI Commuter, 16.858.617 penumpang LRT Jabodebek dan 3.902.003 penumpang yang dikelola KAI Bandara.
Baca juga: Daftar KA Bersubsidi PSO Lengkap dengan Rutenya, KAI: Pembelian Satu Tiket per Identitas
"Tren positif terlihat pada penumpang KA JJ dimana dari Januari hingga Oktober 2024, KA PSO Jarak Jauh berhasil melayani 9.219.617 penumpang atau meningkat 9,8 persen dibanding 2023 periode yang sama yaitu 8.394.494 penumpang,” kata Anne dalam keterangannya, Kamis (21/11/2024).
Selain layanan kereta api penumpang, kata Anne, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA Kemenhub) berkolaborasi bersama KAI dan KAI Logistik menjalankan program Angkutan Motor Gratis (Motis) pada momen-momen tertentu yaitu KA Motis Nataru (Pasar Senen–Lempuyangan PP).
Lalu, Motis Lebaran jalur Selatan (Madiun–Jakarta Gudang PP), Motis Lebaran jalur Tengah (Kutoarjo–Jakarta Gudang PP) dan Motis Lebaran jalur Utara (Semarang Tawang–Cilegon PP),” jelas Anne.
Anne menambahkan, penugasan PSO bukan hanya soal menyediakan aksesibilitas transportasi yang lebih baik, tetapi juga bagian dari upaya mengurangi biaya transportasi masyarakat dan mendorong perubahan gaya bertransportasi ke arah yang lebih efisien dan ramah lingkungan. KAI juga berkomitmen menjalankan penugasan PSO dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG).
"Melalui layanan KA PSO, KAI ingin mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik untuk mengurangi kemacetan dan polusi," tutur Anne.