TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Saat kunjungan kerja ke luar negeri, Presiden Prabowo Subianto mengajak investor asing untuk investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Diketahui, Prabowo lawatan ke luar negeri menjadi yang pertama dirinya sejak menjabat sebagai Presiden Ri ke-8 dengan tujuan China, Amerika Serikat (AS), Peru, Brasil, dan Inggris.

“Ya (investasi di IKN) itu ikut yang kita sampaikan juga, kesempatan untuk berinvestasi di IKN, itu kita sampaikan juga, terutama di bidang infrastrukturnya dan juga di bidang renewable energy,” kata Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani yang ikut dalam kunjungan Prabowo ke luar negeri di Lancaster House, London, Inggris , dikutip dari Kompas.com, Jumat (22/11/2024).

Ia menuturkan terbukanya peluang berinvestasi di IKN direspons dua pertanyaan dari insinyur dalam acara CEO Roundtable yang dihadiri Prabowo. 

Baca juga: Menteri Hukum Sebut Tak Perlu Ada Deadline Keppres IKN, Prabowo Sudah Pastikan Ibu Kota RI Pindah

Kesempatan tersebut, ungkapnya, kemudian digunakan untuk menawarkan IKN kepada para pengusaha tersebut.

“Itu juga ada dua pertanyaan tadi dari engineering yang tadi bertanya, potensi-potensinya, dan juga itu kita sampaikan” ucapnya.

Di samping itu, Presiden Prabowo juga menyampaikan jika Indonesia akan membangun Great Giant Sea Wall. 

Oleh karena itu, Prabowo pun mengundang sektor swasta untuk berinvestasi melakukan pembangunan di Indonesia.

“Itu juga salah satu potensi yang akan digarap, dan itu mengharapkan partisipasi dari private sector. Beliau menyampaikan bahwa harapannya justru private sector-lah, dunia usahalah, yang mengambil peran yang tinggi untuk semua pekerjaan yang ada,” ungkap Rosan.

Sebagai informasi, Indonesia sudah memperoleh komitmen investasi senilai 18,5 miliar dollar AS dari lawatannya ke lima negara. 

Rinciannya, 10 miliar dollar AS dari China, 7 miliar dollar AS dari British Petroleum (BP), dan 1,5 miliar dollar AS dari CEO Forum. 

Istana Garuda Segera Rampung

Sejumlah proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur, akan segera rampung karena progres konstruksi sudah di atas 95 persen.

"Dalam waktu dekat, akhir tahun 2024 ini atau paling lambat awal tahun 2025 siap diresmikan," ujar Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN serta Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga dikutip dari TribunKaltim, Minggu (17/11/2024).

Adapun proyek yang segera rampung dan akan diresmikan berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, yakni Istana Garuda dan Gedung Kantor Sekretariat Presiden (Setpres). 

Selain itu, ada proyek infrastruktur lain yang siap diresmikan adalah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Pusat Pelatihan atau Training Center (TC) PSSI.

Ia menjelaskan, secara kuantitatif pembangunan IKN yang terbagi menjadi tiga batch menunjukkan progres signifikan. 

"Progres Pembangunan Infrastruktur IKN secara kuantitatif Batch I telah mencapai 94,4 persen. Batch II tembus 69,5 persen, dan Batch II sudah berada pada posisi 23,9 persen," jelasnya.

Sementara itu, progres pembangunan fisik proyek-proyek investasi dengan skema pendanaan swasta dan BUMN Non-APBN Kementerian PU juga terus dikebut.

Hingga Jumat (15/11/2024), terdapat 16 paket pekerjaan telah tuntas dan dalam proses konstruksi.

Beberapa di antaranya yang telah tuntas adalah Swissotel Nusantara, Rumah Sakit (RS) Hermina, dan RS Mayapada. Adapun proyek investasi dengan pendanaan swasta yang masih dalam tahap konstruksi meliputi Kompleks Perkantoran Bank Indonesia (BI), Hotel Qubika, RS Abdi Waluyo, dan Bus EV Interchange.

Kemudian, Revitalitasi SDN 020 Sepaku dan Restoran Kampung Kecil.

Keppres Tunggu Infrastruktur Rampung

Penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN oleh Presiden Prabowo menunggu infrastruktur di kawasan inti pemerintahan telah selesai sempurna.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, penerbitan Keppres IKN seperti pernyataan Presiden Prabowo yang akan merampungkan pembangunan di IKN selama 4 tahun. 

Dia pun menilai, keppres itu akan terbit bila gedung dan kantor lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif telah terbangun di IKN.

"Ya kalau itu kan sudah clear pernyataan Presiden, ya kan? Bahwa keppres itu akan ditandatangani setelah seluruh infrastruktur minimal, infrastruktur minimal dari tiga cabang kekuasaan itu sudah terbangun," ucapnya.