Laporan Wartawan Tribunnews, Ismoyo
TRIBUNNEWS, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berupaya melakukan pengembanga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang tersebar di Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan, saat ini terdapat 24 KEK yang difokuskan untuk dikembangkan.
Hal ini menurut Airlangga merupakan langkah atau salah satu 'jurus' untuk mendongkrak kinerja ekonomi nasional, yang ditargetkan dapat tumbuh 8 persen.
Oleh karenanya, Pemerintah juga terus mencari komitmen investasi dari berbagai perusahaan agar dapat turut melakukan pengembangan.
Baca juga: Presiden Prabowo Minta Proyek KEK Dilanjutkan
"Bapak Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi ke depan untuk bisa mencapai 8 persen. Salah satu yang kita akan dorong adalah optimalisasi dan peningkatan investasi melalui kawasan ekonomi khusus," ungkap Airlangga dalam Special Economic Zones Business Forum 2024 di Jakarta, Senin (9/12/2024).
"Sekarang kita telah memiliki 24 kawasan ekonomi khusus, berbagai sektor, termasuk sektor manufaktur, kemudian ekonomi digital, kemudian kesehatan, pendidikan," sambungnya.
Airlangga melanjutkan, KEK dinilai berkontribusi cukup signifikan dalam menggenjot kinerja perekonomian di suatu wilayah.
Terbukti, sejumlah negara saat ini juga berlomba membangun ekosistem KEK. Seperti China, Thailand, Vietnam, hingga Malaysia.
Airlangga melanjutkan, saat ini Pemerintah telah memberikan beragam insentif, agar investor mau menanamkan modalnya di Indonesia, khususnya investasi di KEK.
Terbukti, saat ini total investasi KEK di sepanjang 2024 telah menembus angka Rp242 triliun.
"Tentu KEK ini menjadi salah satu yang bisa mendorong pertumbuhan di beberapa negara Asia, antara lain China mendorong SEZ, Vietnam, Thailand, dan juga baru-baru ini kita lihat kerjasama Singapura dan Malaysia untuk pengembangan di Johor," beber Airlangga.
"Tentu kita melihat bahwa apa yang sudah didorong di Indonesia ini bisa untuk dimaksimalkan, apalagi KEK ini mendapatkan beberapa kemudahan dan juga diberikan prioritas untuk menghasilkan devisa," pungkasnya.