Selain itu, laporan BPK tahun 2023 menyoroti adanya potensi kerugian negara hingga Rp12 triliun akibat pengelolaan PSN yang tidak transparan.

Dampak Ekonomi PSN

Secara teori, PSN memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang dibangun melalui PSN diharapkan membuka akses ke daerah-daerah terpencil, meningkatkan konektivitas, dan mengurangi biaya logistik. 

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua PSN memberikan dampak positif yang signifikan.

Beberapa proyek PSN yang berhasil, seperti pembangunan Tol Trans-Jawa, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan dunia usaha. 

Proyek ini memotong waktu perjalanan, menurunkan biaya logistik, dan meningkatkan daya saing produk lokal. 

Namun, keberhasilan ini tidak merata. Banyak PSN yang hanya menjadi beban anggaran negara karena kurangnya perencanaan yang matang, ketidaksiapan lahan, atau rendahnya tingkat utilisasi.

Selain itu, Achmad menyampaikan, PSN juga kerap menjadi sumber pemborosan anggaran. Proyek-proyek yang mangkrak atau tidak selesai tepat waktu menjadi bukti lemahnya pengawasan dan manajemen risiko. 

Contoh lain adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yang banyak mendapatkan fasilitas fiskal tetapi minim realisasi. Banyak KEK yang hingga kini tidak mampu menarik investasi yang memadai, sehingga tujuan awalnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional tidak tercapai.

Transparansi: Kunci Keberhasilan PSN

Achmad menyampaikan, transparansi dan pertanggungjawaban menjadi elemen penting dalam pelaksanaan PSN. 
Pemerintah harus memastikan bahwa setiap proyek yang masuk dalam daftar PSN benar-benar memiliki dampak strategis dan bukan sekadar alat untuk mengakomodasi kepentingan tertentu. 

Dalam hal ini, pemerintah perlu memperkuat mekanisme seleksi, evaluasi, dan pengawasan terhadap proyek-proyek PSN.

"Setiap PSN yang mangkrak mencerminkan kegagalan pemerintah dan perencana kebijakan dalam menjaga integritas program pembangunan," katanya.

Ia menyebut, PSN tidak boleh menjadi ajang bagi kelompok tertentu untuk mengejar keuntungan pribadi atau kelompok, sementara rakyat hanya menjadi penonton dari kebijakan yang tidak berdampak nyata.