TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, mengatakan pihak-pihak yang berpendapat agar pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah gejolak geopolitik saat ini adalah penganut mazhab ekonomi kapitalis.

Menurut Fadli di tengah dampak konflik Timur Tengah yang memengaruhi sektor energi dan pangan, pemerintah harus mengambil langkah yang berpihak pada rakyat.

"Jadi kalau ada yang berpendapat bahwa harga (BBM) itu harusnya dinaikkan, itu mazhabnya pasti kapitalis, gitu ya. Jadi itu mazhabnya kapitalis, kita ini mazhabnya ekonomi kerakyatan," kata Fadli di Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Fadli menilai langkah pemerintah untuk tetap mempertahankan harga BBM bersubsidi saat ini merupakan keputusan yang tepat. 

Langkah tersebut, menurut dia, krusial untuk menjaga angka inflasi dan mencegah kenaikan harga barang pokok yang dapat menyulitkan masyarakat.

"Ini akan menjaga inflasi, menjaga juga kenaikan harga-harga lain dampaknya itu yang tentu akan menyulitkan rakyat dan ini menurut saya adalah keberpihakan dari Bapak Presiden Prabowo (Subianto) terhadap rakyat gitu," ujar Fadli. 

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) termasuk diantara tokoh yang meminta pemerintah mempertimbangkan menaikkan harga BBM dengan cara mengurangi subsidi energi.

Alasannya subsidi yang besar membuat defisit APBN membengkak dan utang bertambah, apalagi di tengah menambah harga minyak akibat perang Timur Tengah. 

Baca juga: JK Minta Pemerintah Tekan Defisit dan Utang dengan Kurangi Subsidi BBM: Kenaikan Utang Lebih Bahaya

Perbandingan dengan negara lain

Fadli Zon membandingkan kondisi Indonesia dengan negara-negara penganut mazhab ekonomi pasar, seperti Amerika Serikat. 

Fadli yang masih menjabat Menteri Kebudayaan ini menyebutkan warga di Texas dan California bahkan harus menanggung kenaikan harga energi berkali-kali lipat karena mengikuti fluktuasi harga pasar global.

"Banyak negara yang langsung melakukan adjustment sesuai dengan harga pasar, ya bahkan di Amerika sendiri mereka menjerit, orang-orang di California, orang-orang di Texas bahkan yang juga penghasil minyak itu langsung harga-harganya tuh naik menjadi harga pasar, dan harganya bisa menjadi berkali-kali lipat," tuturnya. 

Fadli menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto konsisten menerapkan ideologi ekonomi Pancasila. 

Ia mengaku telah mengenal Prabowo selama puluhan tahun dan memahami cara berpikir sang Presiden yang selalu berlandaskan pada Pasal 33 UUD 1945.

Menurut Fadli, Pasal 33 ayat 1 sampai 3 merupakan fondasi utama dari kebijakan ekonomi pemerintah saat ini, di mana kekayaan alam harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

"Saya mengenal Pak Prabowo sejak puluhan tahun yang lalu, beliau itu cara berpikirnya adalah cara berpikir mazhabnya ekonomi kerakyatan sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45," tegas Menteri Kebudayaan ini.