TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan, keputusan soal lockdown merupakan kewenangan dari pemerintah pusat.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh memutuskan untuk menentukan lockdown terkait daerahnya sendiri.
"Kebijakan lockdown baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah adalah kebijakan pemerintah pusat," kata Jokowi saat konferensi pers di Istana Bogor, Senin (16/3/2020) sore.
Ia tak ingin kebijakan yang diambil nantinya malah justru memperburuk keadaan.
Sejauh ini, ia belum berpikir untuk memutuskan lockdown nasional maupun dalam lingkup daerah.
"Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemrintah daerah, dan sampai saat ini tidak ada kita berfikiran kita berpikir ke arah lock down," lanjutnya.
Baca: Rapat Online Jokowi Bersama Para Menteri, Bahas Percepatan Ekonomi Hadapi Virus Corona
Baca: Manfaat, Langkah dan Waktu yang Diharuskan untuk Cuci Tangan, Satu di Antara Cara Cegah Virus Corona
Baca: Kenali Ciri-ciri dan Gejala Orang Terkena Virus Corona, Berikut 11 Cara Pencegahan Covid-19
Jokowi menekankan bahwa saat ini yang perlu dilakukan yakni mengurangi aktivitas diluar rumah.
"Sekarang ini yang paling penting yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita mengurangi dari satu tempat, ke tempat yang lain," kata Jokowi.
Masyarakat perlu menjaga jakar dan mengurangi tempat kerumunan yang berisiko membawa lebih besar membawa penyebaran covid-19.
"Menjaga jarak dan mengurangi kerumuman orang yang membawa resiko lebih besar pada penyebaran covid-19" jelas Jokowi.
Baca: Presiden Akhirnya Turuti Permintaan WHO, Jokowi Umumkan Indonesia Darurat Nasional Virus Corona
Baca: Pernyataan Jokowi soal Corona di Indonesia: Saatnya Kerja di Rumah
Baca: Klarifikasi WHO Terkait Mitos Virus Corona: Cuaca Panas Tak Bisa Cegah Penyebarannya
Jokowi juga meminta penyediaan moda transportasi juga tetap ada dengan catatan tingkat kebersihan juga ditingkatkan.
"Yang penting bisa mengurangi tingkat kerumunan, mengurangi antrian dan mengurangi tingkat kepadatan orang didalam moda transportasi tersebut," jelas Jokowi.
Terkait kebijkan yang berdampak besar, Jokowi meminta kepada kepala daerah agar membahasnya terlebih dahulu dengan pemerintah pusat.
"Untuk mempermudah komunikasi saya minta kepada daerah untuk berkonsultasi membahasnya dengan kementerian terkait dan satgas covid-19." terangnya.
Ia juga meminta untuk penyampaian informasi terkait covid-19 dilakukan secara satu pintu yakni melalui satgas covid-19.
Hal itu dilakukan guna menghindari kesimpangsiuran informasi yang nantinya akan diterima masyrakat.
"Untuk menghindari kesimpangsiuran informasi yang disampaikan kepada publik saya juga minta agar satgas covid-19 menjadi satu-satunya rujukan informasi kepada msyarakat," tandasnya.
Sebelumnya, presiden Jokowi saat konferensi pers pada Minggu (15/3/2020) menyampaikan agar masyarakat tetap tenang dalam menghdapai situasi yang terjadi saat ini.
Menurutnya, saat ini masyarakat bisa melakukan pekerjaan dari rumah.
"Saya minta tetap tenang, tidak panik, tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar sebaran Covid-19 bisa kita hambat," ungkap Jokowi saat konferensi pers di Istana Negara, Minggu (15/3/2020) siang.
"Dalam kondisi ini saatnya kerja dari rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah," sambung Jokowi seperti disiarkan TvOne.
Presiden Jokowi juga mengimbau kepada kepala daerah agar meninjau wilayahnya guna dapat menentukan status daerahnya masing-masing.
Baca: Kondisi Terkini Menteri Jokowi yang Sempat Kontak Fisik dengan Menhub Budi sebelum Positif Corona
Baca: Jokowi Sebut Gugus Tugas Penanganan Virus Corona Telah Bekerja Secara Efektif
Baca: Sejumlah Negara Lakukan Lockdown Sikapi Virus Corona, Achmad Yurianto: Kita Tidak Latahan
Menurutnya, penyebaran covid-19 di Indonesia derajatnya bervariasi antar daerah.
"Oleh karena itu saya minta kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota untuk terus memonitor kondisi daerah dan terus berkonsultasi dengan pakar medis dalam menelaah situasi yang ada," kata Jokowi
Ia meminta kepala daerah untuk berkonsultasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menentukan status daerahnya.
"Terus berkonsultasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menentukan status daerahnya, siaga darurat ataukah tanggap darurat bencana nonalam" jelas Jokowi.
Tak Konotasikan Libur dengan Rekreasi
Sementara itu, juru Bicara (Jubir) pemerintah Indonesia terkait penanganan Virus Corona, Achmad Yurianto mengajak masyarakat untuk menyatukan pandangan dalam penanganan Covid-19.
Menurutnya, kasus virus corona ini merupakan kasus penyakit menular dan penangannya harus menggunakan pendekatan berbasis komunitas.
"Mari kita hadapi ini dengan berbasis komunitas," kata Achmad Yurianto saat berbicara di Metro TV, Minggu (15/3/2020) siang.
Beberapa daerah telah membuat keputusan untuk meliburkan kegiatan sekolah.
Yuri menekankan keputusan meliburkan sekolah ini diambil untuk mengurangi kontak yang terjadi.
Ia menegaskan kepada masyarakat agar tidak memaknai libur ini dengan rekreasi.
"Jangan dikonotasikan libur sama dengan rekreasi," jelas Yuri.
"Keinginan untuk meliburkan adalah untuk mengurangi kontak," tambahnya.
Baca: Menhub Budi Karya Positif Corona, 2 Menteri Jokowi Lain Waspada, Erick Thohir Bergegas Tes Hari Ini
Baca: Dua Orang di Jawa Tengah Positif Corona, Ganjar Pranowo Terlusuri Riwayat Perjalanan Pasien
Dalam kesempatan tersebut, Yuri mengumumkan bahwa ada peningkatan jumlah pasien sebanyak 21 pasien positif corona pada Minggu (15/3/2020) siang.
Dengan demikian, jumlah pasien positif corona berjumlah 117 orang dari sebelumnya 96 orang pada Sabtu (14/3/2020).
"Dari pemeriksaan yang kami dapatkan mulai kemarin sore dan tadi siang terdapat 21 kasus tambahan positif corona, 19 di Jakarta dan dua kasus lainnya di Jawa Tengah," ujar Yuri.
Dijelaskannya, pemerintah saat ini terus melakukan pelacakan terhadap siapa saja yang melakukan kontak dengan pasien positif corona.
Menurutnya, dengan pelacakan yang dilakukan secara intens tersebut, pasien positif corona bisa saja akan bertambah lagi.
"Tentunya dengan kita tracing pasti akan nambah lagi, nambah lagi terus sepert itu," kata Yuri.
(Tribunnews.com/Tio)